Dongkrak Daya Saing Industri Sepeda, Kemenperin Fasilitasi Penerbitan SNI

Pasardana.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendongkrak daya saing industri sepeda lokal.

Bentuk dukungan diberikan antara lain dengan mendorong pelaku usaha atau produsen menerapkan sistem manajemen mutu dan memberikan pelayanan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).

Melalui upaya tersebut diharapkan sepeda buatan dalam negeri bisa berdaya saing, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor, kata Menteri Perindsutrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita saat penyerahan SPPT SNI untuk PT. Kreuz Bike Indonesia yang merupakan pemilik merek dagang sepeda lipat Kreuz di Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Menperin menuturkan, kewajiban SNI bagi produk sepeda roda dua tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 30 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib.

Aturan ini ditetapkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat dengan penerapan sistem manajemen mutu yang menjadi syarat untuk memperoleh SPPT SNI 1049:2008.

"Pemberlakuan SNI ini juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengguna sepeda roda dua, paparnya.

Kami harap industri sepeda lokal semakin berkembang serta mampu memanfaatkan peluang, karena permintaan sepeda di dalam negeri melonjak tajam khususnya di masa pandemi Covid-19 yang mencapai 8-9 juta unit, sebut Menperin.

Ia juga berpesan, agar PT. Kreuz Bike Indonesia selanjutnya dapat mendaftarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produknya.

TKDN sepeda lipat Kreuz sudah mencapai sekitar 70%, artinya cukup tinggi. Yang paling krusial dari sepeda adalah frame -nya, dan sudah bisa diproduksi sendiri oleh perusahaan, paparnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi mengatakan, dalam upaya mendorong industri sepeda lokal, Kemenperin memberikan dukungan kepada PT. Kreuz Bike Indonesia berupa konsultasi penerapan sistem manajemen mutu dan layanan sertifikasi SNI melalui dua unit kerja Kemenperin di Bandung, Jawa Barat.

Konsultasi penerapan sistem manajemen mutu diberikan oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), sedangkan layanan sertifikasi SNI diberikan oleh Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM).

Bimbingan teknis diberikan oleh B4T meliputi pelatihan, konsultasi dan penerapan hingga sistem manajemen mutu/Quality Management System (QMS) SNI ISO 9001:2015. Sementara, BBLM berperan dalam membimbing perusahaan dalam menentukan titik kritis pengendalian mutu dan proses produksi sesuai skema sertifikasi dalam Permenperin 30/2018, imbuhnya.

Ia menambahkan, bantuan teknis yang diberikan kepada PT. Kreuz Bike Indonesia diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas industri lokal, tetapi sekaligus mengoptimalkan penggunaan komponen dalam negeri pada industri sepeda tanah air.

Tentunya, BSKJI Kemenperin siap untuk terus mendorong industri nasional melalui pelayanan jasa seperti sertifikasi produk, sertifikasi mutu, konsultasi industri, rancang bangun, rekayasa industri dan pelayanan lainnya, jelasnya.

Setelah mendapatkan bimbingan teknis dari Kemenperin, serta mendapatkan sertifikat SNI, kini produsen sepeda asal Bandung tersebut mampu terus meningkatkan produksi hingga 160 unit per bulan, yang semula berkisar antara 10-15 unit sepeda lipat per bulan.

Tentunya peningkatan produksi, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap sepeda buatan dalam negeri tersebut, tandasnya.

Deputi Direktur PT Kreuz Bike Indonesia, Hendri Supriadi menyampaikan, atas dukungan yang diberikan oleh Kemenperin, Kreuz akan terus berjuang agar produk yang dibuat bisa menjadi unggulan, serta mendunia.

Kami berterima kasih atas peran dan dukungan dari Kemenperin. Saat ini, kami sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa pihak di luar negeri, dan akan melakukan ekspor ke beberapa negara seperti ke Singapura, Malaysia, dan Australia, pungkas Hendri.