Pasardana.id - Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan tiga prioritas perbaikan ketahanan energi dalam memasuki tahun ketiga Prabowo-Gibran.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026) merinci, tiga prioritas yang dimaksud adalah:
Pertama, pulihkan pasokan BBM dan benahi distribusi serta subsidi.
Pemerintah bersama Pertamina perlu menormalkan pasokan BBM seluruh wilayah terdampak, membuka informasi stok dan gangguan distribusi kepada publik, memperkuat cadangan operasional dan sistem peringatan dini, serta melakukan evaluasi independen atas rantai pasok pengadaan hingga penyaluran.
Reformasi subsidi perlu dilakukan secara bertahap dengan tetap melindungi kelompok rentan, disertai pengurangan ketergantungan pada BBM melalui perluasan pilihan moda transportasi terutama dengan transportasi publik dan elektrifikasi.
Kedua, memperbaiki keandalan sistem kelistrikan.
Pemerintah perlu memastikan adanya audit teknis independen terhadap pemadaman besar dan gangguan berulang sepanjang 2026.
Hasilnya harus ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang transparan dan terukur, termasuk penguatan jaringan transmisi dan distribusi, kesiapan pembangkit, cadangan operasi, serta penerapan teknologi jaringan cerdas dan penyimpanan energi.
Ketiga, mempercepat implementasi PLTS 100 GW dengan target yang terukur, termasuk pengurangan energi fosil.
Presiden perlu segera menetapkan Peraturan Presiden sebagai landasan pelaksanaan program, memastikan pembagian tanggung jawab antarinstansi, dan menyelaraskan program dengan Rencana Umum Energi Nasional.
Pengembangan PLTS skala besar, atap, elektrifikasi desa, dan de-dieselisasi harus membuka ruang partisipasi pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat dengan model pengadaan yang transparan dan kompetitif.
Kemajuan program juga perlu dilaporkan secara berkala, termasuk kapasitas yang telah beroperasi, biaya investasi, dan pengurangan konsumsi BBM dan batu bara.
IESR menegaskan, bahwa ketahanan energi tidak dapat dibangun hanya dengan meningkatkan produksi energi fosil atau mempertahankan subsidi.
Indonesia membutuhkan sistem energi yang lebih beragam, efisien, andal, dan semakin mengandalkan sumber energi domestik yang berkelanjutan.
“Memasuki tahun ketiga pemerintahan, masyarakat membutuhkan perbaikan nyata yakni BBM tersedia, listrik andal, dan biaya energi tetap terjangkau. Percepatan energi terbarukan harus menghasilkan perbaikan tersebut, bukan agenda yang berjalan terpisah,” tutup Fabby.
