Pasardana.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan bus Trans
Metro Pasundan sebagai upaya memperluas program Buy The Service (BTS) Teman
Bus ke Jawa Barat.
Mulai 27 Desember 2021, kehadiran bus ini akan melayani masyarakat Bandung dan
sekitarnya.
Trans Metro Pasundan akan melayani pada jam operasional mulai dari pukul 05.00
- 21.00 WIB dengan 85 unit bus yang siap melayani penumpang di 5 (lima) rute
layanan.
Kelima rute itu adalah; Leuwipanjang-Soreang, Kota Baru Parahyangan-Alun-alun
Kota Bandung, Baleendah-BEC (Bandung Electronic Center), Leuwipanjang-Dago,
dan Dipatiukur-Jatinangor (via tol).
"Ke depannya, tidak menutup kemungkinan ada aglomerasi Cirebon maupun Karawang
akan kami siapkan, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi
pada kegiatan peresmian Trans Metro Pasundan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa
Barat (Monju), Senin (27/12).
Saat ini, koridor yang sudah siap beroperasi yakni koridor 5 yang dilayani
sebanyak 21 unit bus.
Untuk ukuran bus yang bervariasi pada sejumlah layanan Trans Metro Pasundan
ini, disesuaikan dengan rute trayek masing-masing agar perjalanan perjalanan
penumpang terasa nyaman.
Mudah-mudahan kegiatan flag off Trans Metro Pasundan yang akan kita siapkan
5 koridor ke depannya ini akan memperbaiki polusi udara dan mengurai
kemacetan. Sebetulnya, untuk Bandung dan Surabaya sedang kami upayakan
menggunakan bus listrik di tahun 2022, katanya.
Ia menyatakan, alasan Pemerintah Pusat menghidupkan kembali angkutan massal
perkotaan yakni salah satunya dipicu karena semakin banyaknya kendaraan
pribadi yang dimiliki masyarakat.
Kemampuan ekonomi masyarakat sekarang sudah semakin baik dan daya beli
kendaraan bermotor cukup tinggi.
Dampaknya, di Kota Bandung misalnya pergerakan mobilitas masyarakat sangat
tinggi dan menimbulkan kemacetan, termasuk di beberapa kota besar lainnya.
Saat ini masih gratis, namun ke depannya kami sedang siapkan skema dengan
tarif yang sangat terjangkau, jelas Budi.
Lebih lanjut Budi menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah setempat.
Ia berpesan, pemerintah daerah bisa melakukan intervensi untuk mengubah
perilaku masyarakat.
Kalau tidak ada intervensi, akan lambat sekali perubahan perilaku masyarakat.
Kami berharap, dari Pemerintah Daerah ada semacam strategi untuk membuat ada
perubahan dari masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi baik mobil atau
motor, ujarnya.
Ia menyebut, ada beberapa jenis intervensi yang dapat dilakukan Pemerintah
Daerah, yaitu program parkir yang semakin mahal dari segi harga, atau anak
sekolah atau pegawai pemerintah diwajibkan menggunakan kendaraan umum pada
hari tertentu.
Atau dapat juga meniru kebijakan di Solo, yaitu contra flow bagi angkutan
umum. Sehingga masyarakat memperoleh efisiensi waktu jika berpindah dari satu
tempat ke tempat lainnya, ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum
menyampaikan, bahwa Pemprov Jawa Barat selalu fokus terhadap transportasi.
Terutama yang jadi perhatiannya adalah sarana dan infrastruktur.
Pemerintah tidak berhenti berpikir tentang transportasi massal karena ada
pikiran untuk mengatasi kemacetan dan polusi, artinya pemerintah pemerintah
tidak berhenti berpikir untuk melayani masyarakat lebih baik, tandasnya.
