Satgas BLBI Diminta Kejar Nilai Kerugian Hingga Rp1.030 Triliun

Foto : Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro (Dok. Pribadi)

Pasardana.id - Satuaan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) perlu meningkatkan nilai kerugian dari Rp110 trliiun menjadi lebih dari Rp1.030 Triliun.

Untuk itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro meminta Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo perihal jumlah kerugian negara tersebut.

"Sangatlah tidak sepadan jika tim pemburu atau Satgas BLBI ini hanya mengejar Rp 110 Triliun dari para obligor BI atau para konglomerat penikmat fasilitas BLBI sejak tahun 1997-1998," ujar Sasmito kepada media, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, kasus penyalahgunaan dana BLBI sejak BI menyalurkannya kepada 48 Bank di Indonesia saat itu nilainya Rp 144,5 Triliun.

Namun, setelah diaudit BPK pada jaman Pemerintahan BJ Habibie, dana BLBI yang rill jumlahnya sebesar Rp 210 Triliun.

Hasil audit BPK ini menyimpulkan penggunaan dana BLBI telah diselewengkan dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 138,4 Triliun.

"Patut diduga, dalam pemberian fasilitas dana BLBI yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berindikasi korupsi yang seharusnya penyelesaiannya dapat dituntaskan oleh penegak hukum sesuai UU Tipikor," ujar pengamat Ekonomi Keuangan Negara ini.

Dia mengatakan, pola penyelesaian skandal BLBI ini memprioritaskan penanganannya berdasarkan besaran jumlah fasilitas BLBI yang diterima oleh para bankir obligor BLBI yang memanfaatkan situasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang lalu.

Sebab, akibat penyalahgunaan dana BLBI tersebut, pemerintah terpaksa mengikuti arahan IMF dengan mengambil alih seluruh bank yang bangkrut.

Namun kala itu, pemerintah tidak mempunyai cukup dana segar untuk memenuhi syarat dalam melakukan rekapitalisasi.

Adapun tujuan bank-bank yang direkapitalisasi, agar bisa memenuhi syarat kecukupan modal senilai 8 persen dan (CAR= capital adequacy ratio) sesuai ketentuan dari Bank for International Settelment (BIS) yang berkedudukan di Bazel, Swiss.

Lantaran tidak memiliki dana segara, maka pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

SUN ini khusus untuk melakukan rekapitalisasi yang disebut “obligasi rekapitalisasi pemerintah” yang nilainya sebesar Rp 430 Triliun.

Karena bentuknya obligasi, maka pemerintah mempunyai kewajiban membayar bunga, dengan jumlah pembayaran bunga senilai Rp 600 Triliun.

Akibat kasus penyalahgunaan fasilitas BLBI tersebut, beban pemerintah keseluruhannya menjadi Rp 1.030 Triliun.

Angka ini patut diduga semakin membesar jika pelunasannya tertunda atau pemerintah tidak melakukan terobosan kebijakan baru yang dapat disebut sebagai  bagian “revolusi keuangan negara”.

Apalagi, selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, mega skandal penyalahgunaan fasilitas BLBI tidak ditangani secara serius.

Karena itu, dia berharap, di era pemerintahan Presiden Jokowi harus menunjukkan langkah kongrit penegakan hukum kasus BLBI.

"Dan mestinya patut didukung oleh DPD RI dalam tempo sesingkat-singkatnya," terangnya.

Sasmito menegaskan, ada dua hal penting mengenai jenis kerugian negara yang terjadi, yaitu:

Pertama, Perusahaan atau asset yang diserahkan para obligor kepada pemerintah sebagai pembayaran hutang atas fasilitas BLBI yang diterimanya, yang hasil penjualannya jauh lebih kecil dari nilai hutangnya, khususnya dalam menghadapi keadaan ini. Polri dan Kejaksaan Agung harus mendalami dua kasus besar, yaitu skandal bank BCA dan skandal BDNI.

Kedua, Kerugian dalam bentuk SUN, dengan penerbitan obligasi rekap eks BLBI yang dalam periode 10 tahun pemerintahan Presiden SBY saja hingga tahun 2014 yang lalu, nilai pembayaran bunga obligasi rekapitulasi pemerintah patut di duga senilai Rp 960 Triliun.

"Berdasarkan pengakuan mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Alm. ECW Neloe secara langsung kepada saya, obligasi rekapitulasi yang di perlukan Bank Mandiri sesungguhnya hanya sebesar Rp 100 Triliun saja. Tetapi pada kenyataannya, obligasi rekapitulasi eks BLBI yang diminta oleh Direksi Bank Mandiri era Direksi Roby Johan dan Agus Martowardoyo nilainya sebesar Rp 176 Triliun," terangnya.

Dari angka ini, telah terjadi mark up sekitar Rp 76 Triliun. Ini artinya, pemerintah memberikan subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI yang rata-rata 10 persen per tahun senilai Rp 7,6 Triliun patut di duga fiktif.

"Hal yang sama, patut diduga terjadi pada bank-bank penerima obligasi rekapitulasi pemerintah lainnya," pungkasnya.