Pasardana.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
menawarkan peluang kerja sama investasi pada sejumlah proyek infrastruktur
kepada para investor yang hadir di Investment Forum Expo 2020 Dubai, Uni
Emirat Arab, Senin-Selasa (15-16/11/2021).
Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
Kementerian PUPR, Agus Sulaeman mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur
bidang PUPR pada tahun 2020-2024 diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar US$
146 miliar.
"Dari kebutuhan tersebut, kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) hanya bisa memenuhi 30 persen atau sekitar US$ 44 miliar, sehingga ada
gap pendanaan sekitar US$ 102 miliar," kata Agus, seperti dilansir dalam
keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021).
Sementara itu, lanjut dia, 70 persen sisanya diperoleh melalui investasi yang
terus diupayakan melalui sejumlah kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik,
seperti skema pembiayaan kreatif jalan, dan insentif pajak untuk penanaman
modal baru.
Untuk meningkatkan minat investor ikut dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership, Agus mengatakan, Pemerintah
telah mengeluarkan sejumlah regulasi termasuk Undang-Undang Nomor 11/2020
tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk membuka kesempatan lebih besar bagi
pengusaha berinvestasi di bidang infrastruktur dalam negeri.
"Saat ini, Kementerian PUPR memiliki 145 proyek pembangunan infrastruktur
dengan nilai sekitar US$ 92 miliar lewat skema KPBU. Ada 53 proyek dalam tahap
proposal, 69 proyek dalam tahap persiapan dan 23 proyek dalam tahap
transaksi," ujar Agus.
Dari jumlah tersebut, terang Agus, ada enam proyek di sektor PUPR yang siap
ditawarkan, lima di antaranya adalah proyek jalan tol, satu pemeliharaan
bendungan, dan pembangkit listrik tenaga mini hidro, dengan total investasi
proyek US$5,96 miliar. Proyek tersebut adalah; Jalan Tol Semanan-Balaraja
(32,72 km), Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg (28,6 km), Jalan Tol Sentul
Selatan-Karawang Barat (61,5 km), Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung (31,1
km), Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci (40 km), serta Pemeliharaan Bendungan
Bintang Bano dan BOT Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Putut
Marhayudi mengatakan, terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha
asing untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
Pertama, sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing dan kedua, sebagai Badan Usaha
Jasa Konstruksi Asing.
"Melalui UU Nomor 11 Tahun 2020/ Omnibus Law, kemudahan berusaha menjadi salah
satu fokus utama Pemerintah Republik Indonesia, diantaranya dengan memotong
birokrasi dan penyederhanaan proses perizinan usaha," tandas Putut.
