Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
baru-baru ini tengah membahas mengenai proses penetapan upah minimum tahun
2022.
Adapun pembahasan ini dilakukan lewat seminar terbuka yang dilakukan secara
virtual, pada Jumat (12/11) lalu.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah
minimum merupakan salah satu program strategis nasional.
"Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum. Pemerintah peduli
terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan
berusaha," ujar Putri di Jakarta, Minggu (14/11/2021).
Disampaikan Putri, upah minimum dimaksudkan sebagai perlindungan kepada
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak
dibayar terlalu rendah.
Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen
pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.
"Upah minimum berdasarkan PP No.36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu
upah minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK). PP 35/2021
tidak mengamanatkan upah minimum Berdasarkan Sektor. Namun, bagi upah minimum
sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku,
maka dapat dilanjutkan upah minumum sektoral tersebut selama UMS tersebut
nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah
tersebut, dengan demikian seluru pihak harus tetap patuh dengan pelaksanaan
UMS selama masih berlaku," bebernya.
Lewat kegiatan seminar tersebut, Putri berharap setiap pihak mendukung
penetapan upah minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan.
Sementara itu, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan, semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun
2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud
keadilan antar wilayah.
Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata Konsumsi
Rumah Tangga di masing-masing wilayah.
Kata Dinar, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai
kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan
dan kondisi nasional.
Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan
ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang
independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan
oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
"BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan
untuk penghitungan upah minimum," ucap Dinar.
Adapun data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan
upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkannya PP No. 36
Tahun 2021.
Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada
wagepedia.kemnaker.go.id.
"Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun
internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan,
sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS," ujar Dinar.
Di kesempatan yang sama, Dewan Pengupahan Nasional dari unsur Pakar
Pengupahan, Joko Santosa menyatakan, penetapan upah minimum penting untuk
menaikan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor
terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator
perekonomian & ketenagakerjaan yg hrs ditaati semua pihak.
Selain itu, Joko menilai, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap
penetapan UM pada COVID-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya subtitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi
proses produksi), memicu terjadinya PHK, mendorong terjadinya relokasi dari
lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK
yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi
pandemi COVID-19 saat ini.
"Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta
penerapan struktur dan skala upah diatas upah minimum" ujar Joko.
Dia mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah diatas
upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas.
Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-
rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu
dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan
bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya.
"Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu
akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar
jabatan/pekerja yang hrs menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB," pungkas
Joko.
