Sri Mulyani Lapor DPR Terkait Rencana Perpanjangan Bansos Tahun Depan

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melapor kepada Komisi XI DPR RI mengenai rencana pemerintah untuk melanjutkan beberapa program bantuan sosial pada tahun 2021 mendatang.

Keputusan tersebut sebelumnya diambil ketika Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinetnya melakukan Sidang Kabinet tentang pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Tampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa program PEN dan penanganan covid-19, karena kita tahu bahwa sampai akhir tahun meskipun ada harapan vaksin tapi covid masih ada," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, 7 September 2020.

Sri Mulyani mengatakan, meski anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun depan lebih sedikit dari yang dialokasikan pemerintah tahun ini, namun pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya realokasi di beberapa pos anggaran. 

"Saat bicara program PEN nilainya lebih rendah, maka kami akan melakukan berbagai perubahan alokasi dan antisipasi, kemudian akan dilakukan perpanjangan bansos," ujar Sri Mulyani.

"Akan ada perubahan (alokasi anggaran) di beberapa tempat, kita fleksibel melihat berbagai dinamika dan melihat disiplin fiskal," lanjutnya.

Tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp356,5 triliun untuk lanjutan program PEN. Anggaran program PEN tahun depan tercatat lebih rendah dari yang ada pada tahun ini mencapai Rp695,2 triliun.

Jika dirinci, anggaran program PEN tahun depan terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp25,4 triliun. Ini antaranya akan digunakan untuk pengadaan vaksin covid-19, imunisasi, sarana dan prasarana, laboratorium dan penelitian pengembangan, serta cadangan dana untuk bantuan iuran PBPU di BPJS Kesehatan.   

Selanjutnya dukungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disiapkan Rp48,8 triliun, perlindungan sosial dialokasikan Rp110,2 triliun, serta anggaran sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp136,7 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan untuk UMKM dan subsidi upah hingga kuartal pertama 2021.

Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk Bansos yaitu satu, Bansos tunai yang terkait dengan Banpres UMKM itu akan dilanjutkan. Kedua, Bantuan Subsidi Gaji akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan," kata Airlangga lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.   

Selain itu, pemerintah juga akan meneruskan program reguler, seperti pemberian bantuan yang sudah terprogram pada Program Keluarga Harapan (PKH).

Airlangga juga mengatakan, dengan bantuan-bantuan itu, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga. 

"Dengan demikian, program-progran ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pandemi Covid," tandasnya.