Menkeu Pastikan Sisa Anggaran PEN Bisa Dipakai di 2021

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan sisa dana yang masih ada dalam rekening khusus penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun anggaran 2020 bisa dimanfaatkan pada 2021.

Bendahara Negara itu berharap, anggaran sebesar Rp 263,66 triliun mampu mendongkrak ekonomi di kuartal IV-2020.

Harapannya, pertumbuhan ekonomi sepanjang Oktober-Desember 2020 lebih baik daripada Juli-September 2020.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 24 November 2020, hingga 25 November 2020 sebesar Rp 431,54 triliun.

Angka tersebut setara dengan 62,1% terhadap pagu sejumlah Rp 695,2 triliun. 

“Ini yang akan mendorong perekonomian di 2020, sesudah adanya peningkatan belanja pemerintah di kuartal III-2020 yang lalu,” Menkeu dalam Konferensi Pers Satgas Covid-19, Senin (30/11/2020).

Lebih lanjut Menkeu menyampaikan, anggaran perlindungan sosial diyakini bisa terserap 100% dalam waktu kurang dari dua bulan ke depan. Sebab, hingga realisasinya sudah mencapai Rp 207,8 triliun atau setara 88,9% dari pagu senilai Rp 233,69 triliun. Artinya, sisa anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 25,89 triliun.

Adapun program perlindungan sosial antara lain terdiri dari program keluarga harapan (PKH) dan bantuan beras PKH, sembako dan bantuan tunai sembako, bansos Jabodetabek dan bansos non-Jabodetabek, kartu pra kerja, diskon listrik, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial juga dibagi-bagi ke sektor pendidikan melalui program bantuan subsidi gaji yang dikelola Kemenaker, bantuan subsidi bagi honorer di lingkup Kemendikbud dan Kemenag, hingga subsidi kuota internet di lingkup Kemendikbud, serta bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru di Kemenag.

Menkeu mengatakan seluruh anggaran perlindungan sosial dapat terserap penuh karena target serta jadwal penyaluran yang relatif sudah jelas. Hanya perlu percepatan pada program BLT Dana Desa.

“Jadi, bantuan sosial luar biasa besar agar masyarakat mampu menangani Covid-19 ini termasuk siswa dan mahasiswa di Indonesia,” ujar Menkeu. 

Sementara itu, salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.05/2020 menyebutkan, terdapat empat syarat sisa dana pada rekening khusus ini, yang dapat dialihkan untuk pembiayaan pada 2021.

Syarat tersebut yaitu; sisa dana ini mencakup kegiatan penanganan COVID-19 dan PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakan pada tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2021.

Kemudian tunggakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN pada tahun 2020, kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN yang dialokasikan pada 2020 dan belum terlaksana, serta kegiatan penanganan yang direncanakan berlangsung di 2021.

PMK ini juga mengatur sisa dana yang dimaksud yaitu kegiatan tersebut tidak dapat terselesaikan akibat keadaan kahar seperti yang diatur dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Untuk itu, kegiatan ini diberikan penambahan waktu untuk pelaksanaan penyelesaian kegiatan, termasuk penyelesaian pembayaran, paling lambat 30 Juni 2021 dan tidak ada pengenaan denda keterlambatan.

Menkeu juga memastikan, penggunaan sisa dana pada rekening khusus ini harus melalui tahapan revisi DIPA Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan PMK mengenai tata cara revisi anggaran.

Sebelumnya pemerintah mencatat realisasi anggaran kegiatan penanganan COVID-19 dan PEN telah mencapai Rp 386,01 triliun atau 55,5 persen dari total pagu sebesar Rp 695,2 triliun hingga pekan kedua November 2020.

Menkeu menyatakan, tren penyerapan anggaran ini terus mengalami perbaikan jika dilihat dari sejak semester pertama hingga Oktober tahun ini yaitu terjadi kenaikan mencapai 31,9 persen.