Rencana Perppu Reformasi Sistem Keuangan Dinilai Ciptakan ‘Diktator’ Keuangan

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Rencana Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Reformasi Sistem Keuangan dinilai akan menciptakan 'diktator' keuangan dan berpotensi melanggar Undang Undang Dasar 1945.

Demikian disampaikan Ekonom Indef, Drajad H. Wibowo dalam diskusi virtual, Selasa (01/9/2020).

“Ada tujuh alasan Perppu Reformasi Keuangan itu tidak masuk akal. Misalnya, rencana reformasi Sistem Keuangan dan berpasangan Perppu Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara akan berpotensi menciptakan ‘Diktator' keuangan, sebab tanpa pengawasan DPR,” jelas dia.

Ia menambahkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mendorong krisis ekonomi, tidak ada satupun negara yang melakukan perombakan sistem keuangan. Hal yang sama juga berlaku pada negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi minus.

“Amerika Serikat, China, Inggris tetap mempertahan sistem pengawasan sektor keuangan seperti yang ada,” jelas dia.

Disamping itu, lanjut dia, perombakan sistem keuangan bukan praktek terbaik atau best practice dalam menghadapi krisis ekonomi. Sehingga jika pemerintah benar-benar menerbitkan Perppu Reformasi Keuangan maka pemerintah diduga sedang panik.

“Padahal yang harus pemerintah siapkan adalah ketersediaan dan mekenisme PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), Tapi kan memang sedang bermasalah dengan penerimaan yang selalu short fall,” jelas dia.

Menurut Drajat, dengan pemangkasan kewenangan otoritas Moneter dan Keuangan akan mengembalikan Bank Indonesia pada zaman sebelum reformasi.

“Bisa muncul lagi kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), sehingga BI kembali ke jaman jahiliyah,” jelas dia.

Lebih lanjut ia menyarankan, agar pemerintah lebih memilih untuk penguatan Lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang didalamnya terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan Menteri Keuangan.

“Misalnya dengan perampingan lembaga dan memastikan ketersedian dana PEN,” tegas dia.

Dikesempatan yang sama, Managing Director Political Economy & Policy Studies, Anthony Budiwan menilai, penerbitan Perppu Reformasi Sistem Keuangan berpotensi melanggar Undang Undang Dasar 1945 sehingga membuka peluang pemakzulan Presiden Joko Widodo.

“Alasannya, pemerintah sudah merencanakan penerbitan Perppu. Padahal Perppu itu diterbitkan kalau negara dalam kondisi genting. Tapi kalau sudah direncanakan, maka itu ada niat untuk tidak di kontrol legislatif,” jelas dia.