Penanganan Covid-19, Nadiem Pangkas Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Sebesar Rp 5 Triliun

Foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memangkas anggaran kementeriannya sebesar Rp 5 triliun untuk direalokasikan ke biaya penanganan Covid-19.

Pemangkasan dilakukan pada anggaran perjalanan dinas hingga training pengajar secara tatap muka.

"Jadi kami bukan penerima dana Covid-19, melainkan kami menyumbang Rp 5 triliun," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Rabu (15/7/2020).

Adapun dana tersebut berasal dari alokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2020 yang semula sebesar Rp 75,7 triliun.

Dengan pemangkasan tersebut, alokasi dana Kementerian tersebut ditetapkan sebesar Rp 70,72 triliun.

Lebih lanjut, Nadiem juga menegaskan, bahwa pihaknya telah memberikan kebijakan yang fleksibel di tengah pandemi. Salah satunya, fleksibilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Saat ini, dana BOS dikirim langsung ke sekolah-sekolah tanpa melalui Pemerintah Daerah. Hal ini agar dana BOS cepat disalurkan dan dapat digunakan untuk berbagai macam penanganan dampak krisis pandemi corona.

"100% fleksibilitas bisa digunakan untuk membayar kuota, data, atau pulsa para guru dan murid," katanya.

Dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk pembayaran guru honorer.

"Jadi yang tadinya 50% untuk honor guru dalam krisis ini dibuka restriksi. Jadi kepala sekolah bisa ada kesempatan mendukung guru yang mungkin sekarang butuh bantuan," ujarnya.

Tak hanya itu, Nadiem juga menyebutkan, dana BOS juga dapat digunakan untuk membeli alat-alat protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer bagi para guru dan siswa yang sudah mulai belajar secara langsung.

Apalagi, ia menyadari pembelajaran jarak jauh bukan cara belajar yang efektif jika dilakukan secara permanen.

Meski demikian, ia menegaskan pembelajaran jarak jauh selama ini harus dilakukan, mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

"Pembelajaran jarak jauh ini bukan hal yang kami inginkan. Justru kami ingin semua anak kembali ke sekolah secepat mungkin, tapi kenyataan dan keadaannya tidak bisa seperti itu, sebab kondisi pandemi," katanya.

Adapun beberapa macam kegiatan pendukung dan manajemen yang dinilai tidak relevan lagi di era darurat Covid-19 merupakan sumber pemotongan terbesar.

"Yaitu perjalanan dinas, rapat-rapat dan acara-acara yang tidak dapat dilakukan di berbagai macam Direktorat Jenderal maupun badan-badan," ujar Mendikbud.

Perubahan anggaran Kemendikbud Tahun 2020 dari sebelumnya Rp75,70 triliun menjadi Rp70,72 triliun adalah sebagai dampak kebijakan Pemerintah dalam realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 untuk mendukung penanganan bencana non-alam Coronavirus Disease (Covid-19).

"Kami ingin memastikan bahwa program-program prioritas bisa berjalan dengan efektif dan perubahan anggaran ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas pendidikan di Indonesia," pungkas Nadiem.