Dapat Bantuan PNM Rp5 Triliun, PLN Bangun Pembangkit EBT

Pasardana.id - PT PLN (Persero) mendapatkan bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2020 sebesar Rp5 triliun.

PMN tersebut digunakan PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, PMN tersebut akan digunakan untuk membiayaai proyek-proyek investasi atau program pembangkit, transmisi, serta distribusi baik non-listrik desa maupun listrik desa.

"Sesuai dengan usulan PMN tahun 2020, dana PMN akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek investasi program pembangkitan, transmisi dan gardu induk, serta distribusi baik non-listrik desa maupun listrik desa," ujar Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta pada Selasa (14/7/2020) malam.

Menurut Zulkifli, dana PMN sebesar Rp 5 triliun merupakan sebagian daripada kebutuhan pendanaan investasi pembangkit EBT 99 MW, jaringan transmisi listrik sepanjang 2.325 kms, gardu induk listrik 9.320 MVA.

Pembangkit EBT tersebut di antaranya 151 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di Papua dan Papua Barat berkapasitas 5,82 MW, 24 PLTS yang tersebar di NTT dengan kapasitas 5,35 MW dan satu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 dan 2 di Aceh dengan kapasitas 87 MW.

Kemudian untuk pembangkit jaringan transmisi sepanjang 2.325 kilo meter sirkuit (kms), serta gardu induk 9.320 mega volt ampere (MVA) yang tersebar dengan estimasi kebutuhan dana sebesar Rp10,6 triliun dan dari PMN sebesar Rp3,8 triliun.

Pembangunan transmisi dan gardu induk tersebar di Sulawesi, Jawa-Madura, dan Sumatra, serta Kalimantan.

Kemudian distribusi listrik desa yang terdiri dari Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 275 kms, Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 129 kms, serta gardu listrik 4.425 KVA.

"Total kebutuhan investasi Rp 15,2 triliun, dengan pagu PMN Rp 5 triliun. Regional Sumatera dan Kalimantan mendapatkan Rp 1,25 triliun, kemudian Regional Jawa, Madura dan Bali pagunya Rp 2,44 triliun, dan untuk Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara pagunya Rp 1,31 triliun," pungkasnya.