Pasardana.id - Pemerintah berencana akan mengubah skema subsidi LPG dan
listrik mulai tahun depan.
Rencananya, subsidi LPG dan listrik akan diberikan langsung ke penerima
melalui Kartu Sembako.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan
Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan,
selama ini, pemerintah masih menerapkan basis komoditas.
Tapi, skema ini kurang tepat sasaran karena komoditas tersebut juga dapat
diakses kelompok menengah ke atas.
"Kami perlu evaluasi dan integrasi program bansos, program banyak, ada subsidi
listrik, BPNT, PKH, KIP, PIP, Bidik Misi, dan seterusnya. Maka kita coba
usulkan kalo subsidi dan BPNT diintegrasikan di dalam satu kartu data di-
udpate setiap saat," ujar Ubaidi saat video conference, Rabu (17/6/2020).
Dalam basis komoditas, Ubaidi menjelaskan, bantuan diberikan dalam bentuk
harga yang lebih murah, dalam hal ini berupa subsidi selisih harga.
Sebagai contoh, harga keekonomian LPG tiga kilogram adalah Rp 8 ribu, namun
dijual ke masyarakat hanya Rp 4.250.
Selisihnya, Rp 3.750, merupakan bantuan/subsidi yang dibayarkan pemerintah
kepada PT Pertamina sebagai penyedia LPG yang telah menjual di bawah harga
keekonomian.
"Yang jadi permasalahan adalah komoditas yang harganya lebih murah ini dapat
dibeli semua orang, termasuk orang kaya dengan harga sama yang dibeli orang
miskin," jelasnya.
Menurutnya, kelemahan dari skema ini adalah komoditas yang harganya lebih
murah dapat dibeli semua orang dengan harga sama yang dibeli orang miskin.
Tidak terkecuali orang kaya yang sebenarnya mampu untuk membeli komoditas
energi non subsidi.
Sedangkan, untuk basis orang, pemerintah akan memberikan bantuan atau selisih
harga tadi langsung kepada orang miskin dan rentan dalam bentuk non tunai.
Rencananya, bantuan tersebut akan dimasukkan ke Kartu Sembako yang kini sudah
berjalan.
"Nantinya, bantuan bisa dipakai untuk membeli komoditas yang semula
bersubsidi," tutur Ubaidi.
Dengan demikian, kata Ubaidi, harga komoditas akan sama di level harga
keekonomian. Namun untuk orang miskin akan dapat bantuan untuk bisa membeli
komoditas tersebut.
"Sementara orang kaya membeli dengan kemampuan sendiri. Jadi subsidi menjadi
lebih tepat sasaran," kata dia.
Namun demikian, skema subsidi LPG 3 kg dan listrik berbasis orang tersebut
masih menunggu persetujuan DPR. Pembahasannya akan dilakukan bersamaan dengan
pembahasan RAPBN 2021.
"Semuanya akan dibicarakan dengan DPR sebagai mitra pemerintah, sesuai dengan
siklus pembahasan APBN," tandasnya.
