Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Rabu (18/3)
menyampaikan pelonggaran batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pelaku Industri Pasar Modal sebagai upaya
menyesuaikan dengan kondisi darurat akibat virus Corona di Indonesia.
"Batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh
Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu
kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan," tulis Anto Prabowo, Deputi Komisioner
Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, seperti dilansir dari siaran pers, Rabu
(18/3).
Dijelaskan, surat OJK kepada Pelaku Industri Jasa Keuangan menyebutkan bahwa
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona
yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan 29 Mei 2020 dapat mempengaruhi
kemampuan pelaku industri pasar modal dalam menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), penyusunan dan penyampaian laporan keuangan serta
laporan tahunan secara tepat waktu.
Sehingga untuk merespon hal tersebut OJK memutuskan:
1. Batas waktu penyampaian laporan:
a. Laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi Emiten dan Perusahaan
Publik;
b. Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa
audit atas informasi keuangan historis tahunan Emiten dan Perusahaan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
c. Laporan keuangan tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal, Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Pendanaan Efek
Indonesia, Biro Administrasi Efek, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Dana
Investasi Real Estat, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek
Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi, Kontrak Investasi Kolektif Dana
Investasi Infrastruktur, dan Perusahaan Pemeringkat Efek, diperpanjang selama
dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh
Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu
kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 32
tahun 2014).
3. Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS
yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pelaksanaan RUPS
dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPS sesuai
POJK Nomor 32 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
4. Penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan sistem e-RUPS sebagaimana dimaksud
pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang akan segera ditetapkan
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dengan dikeluarkannya ketentuan
ini, maka:
a. Pelaksanaan RUPS Tahunan yang seharusnya dilakukan paling lambat 30 Juni
diubah menjadi 31 Agustus 2020
b. Penyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30
Maret diubah menjadi 31 Mei 2020
c. Penyampaikan Laporan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April menjadi
30 Juni 2020.
d. Penggunaan mekanisme Electronic Proxy untuk RUPS melalui sistem E-RUPS yang
disiapkan oleh PT KSEI. Dengan Electronic Proxy, maka pemegang saham tidak
perlu hadir (menghindari kerumunan) dan cukup diwakili oleh proxy-nya.
