Pasardana.id - Dihapusnya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh
Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) menjadikan Indonesia
telah berstatus Negara Maju.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut
Binsar Pandjaitan menilai, tidak akan berpengaruh terhadap fasililitas
Generalized System of Preference (GSP).
GSP merupakan program pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mendorong
pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang terdaftar, termasuk
Indonesia dengan membebaskan bea masuk ribuan produk mereka ke AS.
Dikatakan Luhut, bergantinya status Indonesia dengan fasilitas GSP merupakan
hal yang berbeda.
Menurutnya, bukan hanya Indonesia saja yang mengalami perubahan status
tersebut, melainkan 25 negara lain yang juga telah dicabut status negara
berkembang oleh United States Trade Representative (USTR).
"Termasuk salah satunya Indonesia, akan tetapi, GSP itu kesepakatan tersendiri
lagi. Jadi, kalau ada yang bilang ada strategi licik segala macam, itu tidak
benar," ujar Luhut di kantornya, Selasa (25/2/2020).
Luhut mengungkapkan, tim dari USTR akan bertemu dengan Tim dari Kementan dan
Kemendag untuk menyelesaikan secara mendetail pada 2 April 2020.
"Kita bisa mendapat fasilitas kira-kira sebesar 2,4 miliar USD, dan ini akan
membuat kita tetap kompetitif, ujar Luhut.
Lebih lanjut Luhut menjelaskan, pemerintah berencana akan menaikkan level GSP
menjadi Limited Free Agreement.
Luhut menilai, target pemerintah memang baru menyasar pada Limited Free
Agreement dan belum pada tahap Free Trade Agreement.
"Karena kalau sampai level itu, akan dapat persetujuan cukup panjang, jadi
target kita akan ke situ," tandasnya.
