__Pasardana.id - Untuk menghindari pemborosan saat menjalani ibadah haji,
jamaah haji nantinya akan dibekali kartu debit untuk membiayai kebutuhan
sehari-hari, mulai 2020.
Pemerintah melalui Kementerian Agama menilai, selama ini penggunaan uang tunai
justru dinilai pemborosan, lantaran jamaah haji berusaha menghabiskan uang
tersebut sebelum kembali ke Indonesia.
"Kami akan memberikan dalam bentuk kartu debit, sekaligus berfungsi sebagai
kartu identitas," kata Menteri Agama Fachrul Razi, di Kementerian Agama,
Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.
Menurut Fachrul, rencana tersebut telah dipersiapkan dengan matang.
Sosialisasi kepada ketua regu dan pimpinan kloter juga telah dilakukan untuk
membantu mereka di lapangan.
"Kalau dikasih dalam bentuk debit, mungkin akan dipakai secukupnya dan dia
(haji) bangga pulang (rekening) masih ada isinya," ujarnya.
Sebelumnya, Fachrul menjamin, pelayanan untuk jemaah haji bakal lebih baik.
Servis terus ditingkatkan tanpa penambahan biaya.
"Sebagai contoh, makan dulu di Mekkah 40 kali, sekarang kita jadikan 50 kali,"
kata Fachrul saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10
Februari 2020.
Pemerintah dan DPR telah menyepakati bersama besaran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 35,2 juta.
Adapun besaran uang saku jamaah atau living cost sebesar SAR 1.500 atau
setara Rp 5,5 juta. Besaran itu tidak berubah dari tahun sebelumnya.
Pemerintah juga terus membenahi penyelenggaraan haji. Jumlah penduduk
Indonesia yang mayoritas muslim ingin berhaji, membuat waktu tunggu tinggi dan
memaksa Pemerintah harus memutar otak.
Beberapa perbaikan, di antaranya, modifikasi sistem zonasi, menambah kualitas
fasilitas bagi haji, dan pendaftaran haji sudah bisa sejak bayi. Kebijakan itu
mengingat masyarakat Indonesia yang ingin naik haji bertambah tiap tahunnya.
