Pasardana.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa melalui Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 mencapai sebesar Rp72 triliun.
Angka tersebut naik dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp71,2 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pengawasan
terhadap dana desa semakin baik.
Secara internal, penyaluran diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dan sistem keuangan desa disambungkan dengan sistem di dalam Kemenkeu. Dengan
hal tersebut, maka kegiatan di desa dapat dimonitor dengan lebih baik," kata
Sri Mulyani saat rapat kerja bersama dengan DPD RI membahas RUU Pelaksanaan
APBN 2019 dan RAPBN 2021, di Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Rencana penggunaan dana desa juga ditetapkan dalam APBDes masing-masing desa.
Bahkan APBDes tersebut juga bisa diakses oleh masyarakat.
Dengan begitu, Bendahara Negara itu meyakini pengawasan dana desa saat ini
akan semakin efektif. Selain melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat,
aparat berwajib, juga masyarakat desa itu sendiri.
Penyaluran dana desa dari kas negara untuk pengajuannya juga dilakukan online
ke kantor pelayanan perbendaharaan negara kita. Dalam dana desa desa juga ada
Kemendes, tenaga pendamping desa, juga saat ini dari Kepolisian, Kejaksaan
ikut dampingi, tuturnya.
Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengajak
masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana oleh aparat desa. Dengan begitu,
penggunanaan dana desa tepat sasaran.
Sri Mulyani berharap, dana desa bisa digunakan untuk pembangunan yang bersifat
padat karya. Misalnya, untuk pembangunan fasilitas kebersihan dan
infrastruktur lainnya yang dibutuhkan desa.
