Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, bahwa
penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tingkat
pemerintah daerah masih rendah.
Karena itu dirinya menegaskan, penyaluran PEN di daerah masih harus terus
ditingkatkan sebagai upaya meredam dampak pandemi Covid-19.
"Saya ingin menggaris bawahi bahwa pada saat pemerintah pusat melakukan dan
terus menerus melihat alokasi maupun distribusi serta penyerapan dari program-
program PEN, kita melihat di tingkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan,"
ujar Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (22/10/2020).
Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi
menurutnya, masih sangat minimal. Hal itu, terlihat dari penyerapan anggaran
kesehatan yang masih rendah.
"Saya melihat dari sisi kesehatan, dari Rp30,4 Triliun, belanja kesehatan di
tingkat daerah yang seharusnya bisa membantu masyarakat hingga akhir
September, baru Rp13,3 triliun yang dibelanjakan," katanya.
Kemudian untuk jaring pengaman sosial di daerah, dari anggaran Rp 22,8 triliun
baru Rp 11,7 triliun atau sekitar 51 persen yang dibelanjakan sehingga masih
ada waktu tiga bulan untuk mengejar 49 persen sisanya.
"Selanjutnya, untuk dukungan ekonomi masyarakat yang berasal dari APBD yaitu
sebesar Rp 19,24 triliun baru dibelanjakan Rp 2,6 triliun atau 13,7 persen
sampai akhir September," beber Ibu Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.
Bendaharan Negara ini menilai, kecilnya penyerapan PEN ini menandakan bahwa
banyak sekali halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu untuk
diatasi bersama.
Sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari
desain APBN dan APBD.
"Ini yang memang juga mengalami sok sangat besar pada tahun 2020 ini akibat
Covid-19, namun sudah kita masukkan di dalam struktur yang baru dan seharusnya
bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya," tandasnya.
