Menko PMK Pastikan Bansos Tahun Depan Tetap Dibagikan

Pasardana.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memastikan, jika penyaluran bantuan sosial (bansos) akan terus dibagikan kepada seluruh warga Indonesia sampai tahun depan.   

"Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi perubahan kuota atau sistem penyaluran," kata Muhadjir saat melakukan Rapat Tingkat Menteri secara daring, Kamis (5/11/2020).

Hanya saja dirinya mengatakan, belum bisa memastikan mengenai keberlanjutan bantuan sosial beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH).

Hingga saat ini, menurutnya, pemerintah masih belum memutuskan apakah bansos beras tersebut bisa berlanjut atau tidak pada 2021 karena harus mempertimbangkan kondisi pasokan beras saat ini. 

"Kita menunggu arahan Presiden untuk tahun 2021," timpalnya.

Sampai saat ini, lanjut Muhadjir, progres penyaluran Bansos (Program Sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, Bansos tunai KPM sembako) telah tersalur sebesar Rp 112,9 triliun.

Angka itu merupakan 80 persen dari total anggaran yang disiapkan Pemerintah senilai Rp 127,2 triliun.

Muhadjir menerangkan, beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2021 seperti sebelumnya, yaitu program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dan  Program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.

Sementara itu, untuk bansos non reguler yang akan diberikan adalah Bansos Sosial Tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.

"Untuk penyaluran bansos pada 2021 tetap disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dengan anggaran yang telah disepakati," ujarnya.

Ditambahkan, tambahan anggaran bansos 2021 akan diprioritaskan bagi wilayah DKI Jakarta. Sesuai usulan yang telah disepakati, DKI tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dan BST sebesar Rp 300.000 per KPM per bulan.

"Selain itu, penyesuaian anggaran BST di luar DKI Jakarta akan sama, yaitu sebesar 300.000 per KPM per bulan," kata Muhadjir.

Kemudian, untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Muhadjir, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021.

Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH akan dipertimbangka sesuai kondisi stok beras pada Bulog, serta pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden.

"Kita harapkan awal November ini akan segera kita rapatkan dan akhir November, kita harap sudah dibawa ke Rapat Terbatas. Dengan demikian, maka persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Kita harapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan," tandasnya.