Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Digital Indonesia

Pasardana.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia.

Menurut Menteri Kominfo, sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif, dan efisien. 

"Pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata. Kita dituntut untuk menyukseskan implementasi e-government menuju digital government. Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya," ujarnya dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, dari Jakarta, Senin (26/10/2020).

Menteri Johnny menyarakan, pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan.

Mengutip hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), Menteri Kominfo menyatakan adanya peningkatan penggunaan internet fixed broadband sebesar 28% di kuartal kedua tahun ini.

"Momentum tersebut menjadi titik di mana transformasi digital nasional menjadi kian mendesak untuk dilakukan," tandasnya. 

Sejak tahun 2016 lalu, Indonesia telah didaulat sebagai Open Government Leader oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD mendefinisikan open government sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif. 

"Pencapaian demikian tidak terlepas dari peran berbagai pihak, utamanya KIP, yang secara khusus diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga kini telah berperan dengan sangat baik dalam pemenuhan akses informasi yang akurat, khususnya informasi terkait kinerja badan publik," ungkap Menteri Johnny. 

Namun demikian, Menteri Kominfo menegaskan pemenuhan kebutuhan akan informasi dan data masih membutuhkan upaya berkesinambungan guna mewujudkan pemerintahan digital.

"Perjalanan kita masih panjang. Kebutuhan publik terhadap informasi yang akurat harus terus dijamin pemenuhannya. Upaya berkesinambungan pun perlu terus dilakukan melalui beragam program untuk mewujudkan digital government, seperti melalui inisiatif Satu Data Indonesia yang didukung dengan Pendirian Pusat Data Nasional," ungkapnya. 

Mewakili Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Johnny mengapresiasi penyelenggaraan Silatnas BP dan Rakornas ke-11 KI seluruh Indonesia.

"Melalui forum ini, saya berharap kita dapat bertukar pikiran serta mengeksplorasi ide dan gagasan baru untuk mewujudkan visi besar Indonesia Maju," ujarnya.