Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat
ini pihaknya bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tengah
menyusun poin-poin Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Salah satu yang akan menjadi prioritas adalah bidang asuransi.
Wacana Omnibus Law di sektor keuangan ini sendiri mencuat dari hasil rapat
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dianggotai oleh tiap pimpinan
tertinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Aturan yang menjadi prioritas untuk di revisi adalah UU Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
Menurut dia, revisi tersebut diperlukan karena UU tersebut kurang memiliki
skema penanganan krisis yang sempurna.
Pasalnya, undang-undang tersebut tidak memberi kewenangan kepada komite
terkait untuk mengambil tindakan jika terjadi permasalahan di sektor industri
keuangan lain, seperti yang dialami di industri asuransi saat ini.
"Di bawah UU yang ada saat ini, ada PPKSK maupun di undang-undang existing
masing-masing, kami merasa penanganan dan pencegahan krisis masih belum
sempurna," ujar Sri Mulyani ketika memberikan keterangan di Jakarta, Rabu
(22/1/2020).
Spesifiknya, Sri Mulyani mengungkapkan ketentuan-ketentuan yang ada di UU
PPKSK saat ini hanya mengurusi penanganan dan pencegahan masalah keuangan di
perusahaan bank saja, sehingga belum mencakup di non-bank.
"UU ini (PPKSK) terfokus kepada permasalahan bank sistemik, sedangkan lembaga
keuangan non-bank itu tidak tercermin di dalam UU PPKSK," ujar Sri Mulyani
Namun demikian, KSSK juga tetap berkoordinasi untuk memberikan informasi yang
dibutuhkan karena stabilitas sistem keuangan mencakup seluruh jasa keuangan.
Apa pun yang berpotensi mengganggu stabilitas, kami bahas bersama, tandasnya.
