Pasardana.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan
gubernur harus memaksimalkan penyaluran dana otonomi khusus (otsus) sebab
gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat.
Mendagri di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu (5/9/2019)
mengatakan gubernur bertanggung jawab melaksanakan program strategis
pemerintah pusat juga program dari anggaran penerimaan belanja daerahnya, juga
penjabaran dari dana otsus.
Menurut Tjahjo, pencairan anggaran otsus selalu dilakukan per triwulan sebab
mekanismenya diatur dalam Undang-Undang. Tapi penjabaran teknisnya tetap
diatur lewat Peraturan Daerah khusus (Perdasus).
"Kami tidak bisa mengatur detailnya, tapi minimal kami sudah mengatur skala
prioritas untuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya," ujarnya.
Penyaluran dana otonomi khusus itu juga berdasarkan pada audit Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sebab, wewenang memeriksa itu hanya BPK.
Dana otsus yang disampaikan Kemendagri ke pemerintah daerah di Papua, kata
dia, sudah diatur dengan jelas pembagiannya untuk kesejahteraan rakyat.
"Untuk kesehatan sekian persen, untuk pendidikan sekian persen, itu sudah.
Tapi teknisnya lewat peraturan daerah khusus (perdasus) provinsi dan ada
proses pemeriksaan dari BPK," kata Tjahjo.
Berdasarkan UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001, dana itu diperuntukkan untuk
pendidikan yang layak sebesar 20 persen, kesehatan sebesar 15 persen, dan
ekonomi rakyat sebesar 10 persen.
Mendagri sudah membahas internal dengan sejumlah pejabat di Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) mengenai revisi dana otonomi khusus (otsus).
"Tadi kami rapat, sebenarnya sudah hampir dua bulan ini rapatnya," ujar
Tjahjo.
Tjahjo mengatakan evaluasi terus dilakukan pemerintah setiap tahun, baik soal
otonomi dan keuangan daerah. Selain dari Kemendagri, evaluasi juga dilakukan
Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Ke depannya, Tjahjo berharap ada pembahasan khusus untuk perdasus yang perlu
ditingkatkan agar penyalurannya lebih maksimal. Misalnya dana untuk tokoh-
tokoh adat yang dirasa juga penting.
