Anggaran Untuk Ibu Kota Baru, Sri Mulyani Masih Kaji Master Plan Bappenas

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya masih mempelajari master plan yang sedang dibuat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait anggaran untuk ibu kota baru.

"Kami akan mempelajari master plan yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan Bappenas. Bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunannya sendiri, mulai dari status asetnya, tanah. Selain itu kita juga harus memikirkan seluruh aset-aset yang ada di DKI Jakarta ini sehingga kita juga akan lihat inventarisasi," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Sri Mulyani melanjutkan, pihaknya juga akan melihat secara keseluruhan kemungkinan-kemungkinan pembiayaan yang diharapkan bisa dibuat seminimal mungkin. 

"Bagaimana pelaksanaan proyek untuk pemindahan itu sendiri. Apakah bertahap atau sekaligus. Semuanya masuk di dalam rencana yang akan kita kaji secara matang," tuturnya.

Menurut dia, master plan yang disusun oleh Bappenas dan Kementerian PUPR nantinya harus dikomunikasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Selain itu, pengalokasian anggaran juga masih menunggu undang-undang yang memayungi pemindahan ibu kota.

"Saya lihat dari Kementerian PUPR dan Bappenas ada beberapa pos yang sudah disediakan namun jumlahnya belum signifikan. Saya kira itu karena mereka masih dalam bentuk kajian dan masih dalam bentuk awal dari infrastruktur yang akan dibangun. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama," jelasnya.  

Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru, menggantikan DKI Jakarta.  

Pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, baru-baru ini.