Pasardana.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meminta
Kementerian Perdagangan segera menerapkan aturan pembatasan impor tembakau,
karena saat ini para petani sedang melaksanakan panen raya.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan aturan pembatasan
impor tembakau sudah ditandatangani oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan
mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo. Sehingga, saat ini, tinggal
menunggu aturan pelaksanaannya.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti kegiatan panen raya tembakau di Lapangan
Butuh, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Sabtu (27/7/2019).
Kementan sudah menandatangani, presiden juga sudah menyetujui. Hanya saat ini,
masih menunggu aturan pelaksananya, ujar Ganjar dalam keterangan resmi, Minggu
(28/7).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah
untuk menunda pelaksanaan peraturan tersebut. Menurutnya, agar kebijakan ini
bisa segera dilaksanakan, pihak yang harus segera bertindak dan mengambil
sikap adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Apabila pembatasan impor tembakau dilaksanakan, maka kebutuhan tembakau
nasional dapat dipenuhi dari hasil panen petani Indonesia. Dengan demikian,
pada musim panen seperti ini, para petani tembakau akan memperoleh hasil
penjualan yang memuaskan.
"Aturan sudah ada, tinggal sekarang menunggu peraturan pelaksana dari
Kementerian Perdagangan. Maka sekarang, Kementerian Perdagangan harus segera
mengambil itu, agar ini bisa dilaksanakan secepatnya," tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)
Wonosobo Ristomoyo. Dia menyambut baik adanya agenda pembatasan impor
tembakau.
Kami tentunya berharap aturan itu segera direalisasikan agar kami segera
menikmati hasilnya. Kalau bisa tahun ini, agar petani bisa segera sejahtera,
ungkap Ristomoyo.
Dia menuturkan hasil tembakau petani Indonesia tidak kalah dibanding tembakau
impor, bahkan kualitasnya lebih bagus. Oleh karena itu, sudah selayaknya
pemerintah mengutamakan produk pertanian dalam negeri dibanding dari negara
lain.
Pembukaan akses impor tembakau dapat menggerus produk petani lokal karena
kalah di pasaran. Petani pun tidak bisa memeroleh hasil jerih payahnya dengan
maksimal.
