Pasardana.id - Pemerintah bakal menyita aset milik PT Lapindo Brantas Inc
dan PT Minarak Lapindo Jaya jika tidak melunasi utang kepada pemerintah.
Sampai saat ini kedua perusahaan ini baru menyetor Rp5 miliar dari total utang
sebesar Rp773 miliar.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa
Rachmatarwata menjelaskan penyitaan aset bisa dilakukan jika kasus ini sudah
diserahkan panitia urusan piutang negara. Namun upaya penyitaan didahului
dengan penagihan utang.
"Kita yang jelas tahapannya itu kita misalnya harus menagih pertama, nanti
menagih kedua, menagih ketiga," kata dia di Kantor DJKN, Jakarta Pusat, Rabu,
31 Juli 2019.
Dirinya menambahkan, jika pada penagihan ketiga Lapindo tak juga menyelesaikan
kewajibannya maka bisa dilakukan penyitaan. Namun Isa menyebutkan, rentang
waktu penagihan bisa berbeda-beda sesuai dengan besarnya tagihan.
"Kalau tagihan kayak gini bisa beberapa bulan begitu. Kita tiga sampai enam
bulan baru kita terbitkan lagi (surat tagihan) dan sebagainya. Karena kalau
yang Bendahara Umum Negara (BUN) ini biasanya besar-besar kan dan biasanya
atas dasar satu perjanjian," jelas dia.
Sementara itu, dikatakan Isa, untuk aset yang bakal disita adalah tanah yang
dibeli oleh anak usaha Lapindo Brantas Inc itu. Tanah yang dimaksud yang
terdampak oleh tumpahan lumpur Lapindo.
"Lebih tepat sebetulnya pengambilalihan aset yang dijaminkan. Tanah yang dulu
dibeli dari masyarakat di peta area terdampak," katanya.
Meski demikian, pemerintah perlu hati-hati dalam melakukan penagihan karena
harus sesuai dengan perjanjian yang ada. Pemerintah harus memastikan bahwa
butir-butir perjanjiannya itu dijalankan atau tidak.
"Jadi kalau perjanjiannya sendiri udah selesai ya, tapi kadang-kadang di dalam
proses pembayaran bisa saja kita melihat itu. Tapi kan kalau enggak ada bukti-
bukti kesungguhan di dalam itikad baik dan kemampuan yang nyata untuk
melakukan itu, kan ya boleh saja cicil," pungkasnya.
Sebagai informasi, batas waktu pelunasan berdasarkan aturan jatuh pada 10 Juli
2019. Total dana talangan yang harus digantikan pihak Minarak Lapindo Jaya
sebesar Rp 773,382 miliar. Namun, sampai jatuh tempo baru dibayarkan sebesar
Rp 5 miliar.
