Usut Monopoli Tol Laut, Ini Langkah yang Dilakukan Kemenhub

Pasardana.id - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko mengatakan Kementerian Perhubungan bersama dengan seluruh stakeholder dan shipper atau consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang.

Hal tersebut dilakukan menyusul adanya pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dugaan adanya monopoli di penyelenggaraan tol laut di pelabuhan tanjung perak, 

"Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2019). 

Dikatakan Capt Wisnu, untuk menindaklanjuti terkait dugaan tersebut, pihaknya akan menelusuri lebih dalam sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perhubungan.

"Kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, di mana Papua kita akan masuk lebih mendalam," imbuhnya saat memimpin  Rapat Evaluasi Kuota Muatan dan Disparitas Harga Barang di Kantor PT Pelni Surabaya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Hamida, yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mencoba menggarisbawahi bahwa salah satu tugas dari Kemendag adalah memonitor kuota muatan. Ia menilai bahwa setiap daerah minimal harus ada tiga pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang.

"Kalau ada 1 atau 2 itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka kita akan tetap memberikan kepada yang order," kata Hamida.

Ia menyimpulkan dari pengamatannya, tol laut ini baru mampu menurunkan harga sekitar 10-20% dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang.

"Makanya itu kita pengennya kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan, jangan hanya tiga minggu atau dua minggu sekali kalau bisa setiap minggu datang kesitu," terangnya.

Ia menilai selama ini tol laut berhasil menjaga kestabilan harga. "Harga itu tidak sampai melonjak di hari-hari HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) atau terjadi cuaca buruk, jadi dia tidak sampai terjadi lonjakan harga tetap stabil," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akibat monopoli tol laut, beberapa bupati mengeluhkan tarif pengiriman barang yang melonjak. Karenanya, kata dia, daerah tidak lagi merasakan harga normal pengapalan barang seperti saat pertama kali program ini diluncurkan.

Program yang digadang-gadang dapat mengurangi disparitas harga itu pun berangsur tidak efektif. Menindaklajuti aduan ini, Budi Karya memastikan kementeriannya akan segera menindak pihak-pihak yang disinyalir melakukan penyelewengan.

"Saya sudah koordinasi dengan kapolda Maluku untuk mencari pihak-pihak yang menguasai (monopoli) itu," tandasnya.