Pasardana.id - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko
mengatakan Kementerian Perhubungan bersama dengan seluruh stakeholder dan
shipper atau consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan dan pengawasan
disparitas harga barang.
Hal tersebut dilakukan menyusul adanya pernyataan Presiden Joko Widodo
beberapa waktu yang lalu terkait dugaan adanya monopoli di penyelenggaraan tol
laut di pelabuhan tanjung perak,
"Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil
identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur,
seperti Maluku dan Papua," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu
(3/11/2019).
Dikatakan Capt Wisnu, untuk menindaklanjuti terkait dugaan tersebut, pihaknya
akan menelusuri lebih dalam sesuai arahan Presiden melalui Menteri
Perhubungan.
"Kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, di mana Papua kita akan masuk lebih
mendalam," imbuhnya saat memimpin Rapat Evaluasi Kuota Muatan dan Disparitas
Harga Barang di Kantor PT Pelni Surabaya.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Hamida,
yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mencoba menggarisbawahi bahwa salah
satu tugas dari Kemendag adalah memonitor kuota muatan. Ia menilai bahwa
setiap daerah minimal harus ada tiga pelaku usaha yang melakukan pengiriman
barang.
"Kalau ada 1 atau 2 itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati
closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka
kita akan tetap memberikan kepada yang order," kata Hamida.
Ia menyimpulkan dari pengamatannya, tol laut ini baru mampu menurunkan harga
sekitar 10-20% dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang.
"Makanya itu kita pengennya kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan,
jangan hanya tiga minggu atau dua minggu sekali kalau bisa setiap minggu
datang kesitu," terangnya.
Ia menilai selama ini tol laut berhasil menjaga kestabilan harga. "Harga itu
tidak sampai melonjak di hari-hari HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) atau
terjadi cuaca buruk, jadi dia tidak sampai terjadi lonjakan harga tetap
stabil," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akibat monopoli
tol laut, beberapa bupati mengeluhkan tarif pengiriman barang yang melonjak.
Karenanya, kata dia, daerah tidak lagi merasakan harga normal pengapalan
barang seperti saat pertama kali program ini diluncurkan.
Program yang digadang-gadang dapat mengurangi disparitas harga itu pun
berangsur tidak efektif. Menindaklajuti aduan ini, Budi Karya memastikan
kementeriannya akan segera menindak pihak-pihak yang disinyalir melakukan
penyelewengan.
"Saya sudah koordinasi dengan kapolda Maluku untuk mencari pihak-pihak yang
menguasai (monopoli) itu," tandasnya.
