Paket Kebijakan Ekonomi yang Fokus pada Ekonomi Digital Segera Meluncur

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/9/2016), mengungkapkan, Pemerintah bakal meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-14, untuk melengkapi 13 paket kebijakan yang telah diterbitkan sebelumnya.

"Paket ke-14 ini, berfokus pada e-commerce dan ekonomi digital dan secara ke seluruhan," ujar Pramono.

Namun demikian, waktu pengumuman paket tersebut masih menunggu proses di Kementerian bidang Perekonomian. Saat ini, jelas dia, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait platform elektronik ini.

"Iya nanti kalau sudah disiapkan, perpresnya sedang kami persiapkan, perpres untuk e-commerce," ungkap Pramono.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Indonesia akan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara karena memiliki pondasi dan modal yang kuat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta para pelaku bisnis untuk memprioritaskan pebisnis pemula atau start up untuk mendapatkan akses permodalan.

"Lakukan deregulasi besar-besaran bisnis e-commerce. Dan hal lain yang tak boleh dilupakan latihan untuk pengembangan kapasitas ini penting bagi pemula e-commerce sehingga semakin mampu bersaing di dunia bisnis," katanya.

Presiden juga meminta jangkauan infrastruktur telekomunikasi karena ia menyadari kini hampir semua negara berbicara mengenai ekonomi digital.

"Kita tidak boleh tertinggal, kita juga harus mengambil peran dalam tren perubahan itu. Saya melihat kita memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi digital. Dan memiliki potensi ekonomi digital yang cukup besar dengan jumlah penduduk 250 juta, 93,4 juta di antaranya adalah pengguna internet," katanya.

Presiden mendapat informasi bahwa pada 2014 jumlah penjualan melalui e-commerce di Indonesia mencapai 2,6 miliar dolar AS dengan penetrasi hanya 0,6 persen dari total transaksi legal. 

Padahal, lanjut dia, e-commerce dapat membantu 56 juta UMKM yang menyumbang sekitar 55 persen PDB.