Pasardana.id - Guna mendorong investasi di sektor hulu minyak dan gas
bumi (migas), akhirnya pemerintah merevisi PP Nomor 79 tahun 2010 tentang
Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan bagi Industri
Hulu Minyak dan Gas Bumi, sehingga akan mendorong investasi dan eksplorasi di
sektor ini.
"Berdasarkan kalkulasi, maka nilai keekonomian proyek akan meningkat melalui
internal rate of return yang naik dari 11,59 persen menjadi 15,16 persen
dengan dukungan pemberian fasilitas perpajakan maupun non-perpajakan terutama
pada masa eksplorasi," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara konferensi
pers yang berlangsung di Jakarta, Jumat (23/9/2016).
Dijelaskan, berlakunya UU Migas dan PP 79/2010 waktu itu, insentif assume and
discharge telah berubah menjadi mekanisme cost recovery , di mana pajak
tidak langsung seperti PPN, PBB, Bea Masuk, dan Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah yang dibayarkan oleh kontraktor sebagai biaya operasi yang dapat
dikembalikan atau cost recoverable.
"Hal itu menjadi kurang menarik bagi investor," kata Sri Mulyani.
Permasalahan lainnya, lanjut dia, adalah tidak ada insentif assume and
discharge sehingga kontraktor dihadapkan dengan pajak-pajak yang dibayar pada
kegiatan eksploitasi antara lain PPN dan PBB.
Dengan tingkat keberhasilan penemuan migas yang rendah yakni kurang dari 40%,
sangat memberatkan kontraktor yang harus menanggung biaya pajak selama tahap
eksplorasi apabila gagal menemukan menemukan cadangan migas yang memiliki
nilai keekonomian.
"Selain itu, keekonomian proyek semakin menurun karena proyek pengembangan
migas makin sulit. Karena pencairan penemuan migas lebih kepada pencarian di
laut dalam yang butuh teknologi besar serta pengembangan sumur-sumur yang
secara keekonomian tidak menarik, namun harus dikembangkan," terangnya.
Adapun revisi PP 79/2010 tersebut, disesuaikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Perpajakan, dimana keduanya
harus berjalan harmonis.
Selain itu, revisi tersebut juga menjelaskan bahwa kontraktor harus memenuhi
kewajiban perpajakan sesuai dengan UU atau dapat memilih mengikuti ketentuan
yang berlaku atau sesuai dengan kontrak yang berlaku.
"Di dalam UU Perpajakan, kontraktor diberikan fasilitas perpajakan agar
menarik insentif bagi investasi untuk menciptakan tingkat rate of return
yang secara ekonomis menarik. Insentif fiskal dan nonfiskal bersama, berdasar
rezim UU Perpajakan dan rezim UU Migas, mampu menciptakan lingkungan yang
kompetitif," jelas Sri.
Ditambahkan, revisi tersebut juga memuat hal baru, yaitu pemerintah dan
kontraktor akan secara adil membagi keuntungan maupun beban sehingga lebih
mencermikan keadilan manajemen risiko maupun manfaat.
