Presiden : Pembiayaan Program Prioritas Bisa Melibatkan Swasta

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, bahwa pembiayaan program-program prioritas tidak harus diambil dari APBN, tetapi bisa melibatkan swasta.

"Kita harus memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi dengan momentum perkembangan ekonomi yang dicapai terjaga," kata Jokowi, saat memimpin Rapat Terbatas membahas perkembangan APBN 2016 dan RAPBN 2017 di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Presiden juga meminta untuk memberikan prioritas pertama kepada swasta, di mana inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh dimatikan.

"Jika swasta tidak bisa sepenuhnya masuk, bisa ditawarkan opsi berikutnya, yaitu misalnya, skema PPP (Public Private Partnership). Jika tidak ada yang mengambil maka diberikan penugasan pada BUMN atau BUMD, baru terakhir kita ambilalih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD," tutur Presiden.

Ia juga meminta agar pembahasan RAPBN 2017 lebih memprioritaskan kegiatan yang mendesak, yang mengalami penundaan pada 2016.

"Agar tidak ada yang namanya pemberhentian proyek prioritas," jelasnya.

Jokowi berharap, langkah-langkah tersebut terus dilakukan dan untuk mendukung iklim investasi diperlukan regulasi yang menjamin kepastian usaha.

"Perizinan dan insentif, deregulasinya agar terus kita lakukanlah," tandas Jokowi.