Pasardana.id - Menyadari besarnya potensi bisnis layanan keuangan digital
atau yang kerap disebut financial technology (fintech), Bank Indonesia
berencana menerbitkan aturan terkait layanan keuangan digital, yang salah satu
point-nya adalah perusahaan penyedia jasa di sektor ini harus berbadan hukum
di Indonesia. Artinya, perusahaan yang bersangkutan harus berkantor di
Indonesia.
"Guidance umum yang diberikan oleh BI adalah bahwa perusahaan yang terkait
dengan transaksi financial itu harus mempunyai institusi di Indonesia, jadi
membuat badan hukum di Indonesia," tegas Gubernur BI Agus Martowardojo usai
menghadiri acara launching dan bedah buku Robby Djohan di Financial Club,
Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Agus menilai, tanpa adanya badan hukum seperti kantor perwakilan di Indonesia,
maka konsumen atau pengguna jasa akan dirugikan bila di satu ketika terjadi
permasalahan transaksi.
"Saat ada permasalahan transaksi, konsumen akan sulit mengajukan komplain atau
mengajukan ganti rugi bila penyedia jasanya tidak memiliki kantor perwakilan
di Indonesia," jelas Agus.
Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Mulya Effendi Siregar mengatakan, pihaknya (OJK) akan menerapkan regulasi
fintech dengan menggunakan pendekatan regulatory sandbox.
"Langkah tersebut untuk membuahkan regulasi yang pas dan sesuai takaran.
Artinya tidak menghambat pertumbuhan fintech tapi dapat memastikan tumbuh
dengan baik," jelas dia.
Asal tahu saja, berdasarkan paparan hasil riset Oliver Wyman, lembaga
konsultan manajemen internasional, dan Modalku, platform peer-to-peer
lending di Indonesia, dalam laporan berjudul 'Time for Marketplace Lending:
Addressing Indonesia Missing Middle disebutkan bahwa potensi pembiayaan
fintech di Indonesia mencapai 130 miliar dolar AS, dimana sebanyak 54 miliar
dolar AS ditargetkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
