Tiga Anak Usaha PT Pertamina Akan IPO, Dirut BEI Minta DPR Permulus Rencana Itu

Pasardana.id - Investor pasar modal dinilai lebih meminati saham-saham dari Badan Usaha Milik Negera (BUMN) sebab memiliki imbal hasil yang lebih menjanjikan. Namun, sayangnya dari 527 emiten hanya 21 BUMN dan anak usahanya yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Minimnya BUMN yang melantai itu ditenggarai oleh Direktur Utama BEI, Tito Sulistio karena panjangnya proses perijinan yang harus dilalui BUMN yang bersangkutan.

"Kalau mau mengikuti UU BUMN itu pasti akan lama. Ada 25 tahap yang harus diikuti dalam proses IPO. Solusinya? Salah satunya, izinnya bisa lewat payung hukum dari Kementerian BUMN," ujar Tito di Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Proses persetujuan yang memakan waktu lama yakni dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Untuk itu, pihaknya akan menemui Ketua Komisi IV DPR, Teguh Juwarno. Namun, katanya, pihak BEI tidak dapat berbuat apa-apa terkait revisi UU BUMN tersebut.

"Kami sih inginnya begitu. Tolong lah proses privatisasinya ada relaksasinya. Kami hanya lakukan speed up saja," tegasnya.

Menurut Tito, ada 13 pasal dalam UU tersebut yang cukup menghambat proses privatisasi. Terdapat di Pasal 74-86 UU BUMN. Dia menambahkan, revisi BUMN itu hanya ada di tangan DPR. Jika ada niat dari anggota DPR itu, maka bisa saja dilakukan.

"Kalau ada waktu, bisa cepat. Dulu ada UU yang dibahas hanya tiga hari. Dan UU Pengampunan Pajak juga cepat," ungkap Tito

Sehari lalu, Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto menyampaikan telah menyiapkan tiga anak usaha untuk melakukan Initial Public Offering (IPO), salah satunya adalah PT Tugu Pratama.

"Ketiga anak usaha itu masih mencari underwriter-nya," ujar dia.

Bahkan, menurut Dwi, langkah IPO tak hanya Tugu Pratama saja, tapi anak usaha lainnya. Namun, tentu saja sebelum aturan, yang bisa dijual ke pasar modal itu perusahaan yang mencatatkan keuntungan selama tiga tahun berturut-turut. 

Rencana IPO itu, disebutnya, akan berlangsung pada semester II tahun ini. Namun meski ditargetkan tahun ini proses-nya masih akan menuggu perjinan dari kementerian BUMN dan DPR.