Pasardana.id - Pemerintah berencana akan menerbitkan Peraturan Pemerintah
(PP) baru mengenai Perencanaan Penganggaran. PP baru ini merupakan pengganti
dari dua PP sebelumnya, yaitu PP Nomor 40 tahun 2006 dan PP Nomor 90 Tahun
2010.
PP ini akan terbit pada bulan Agustus 2016 mendatang. Sehingga, pada tahun
2017 Bappenas akan memiliki hak untuk menyusun perencanaan anggaran.
Demikian diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil
di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin
(6/5/2016).
"Ini baru tahun 2017, selama ini RKP (Rencana Kerja Pemerintah) aja yang
dibikin sama Bappenas," ujar Sofyan.
Lebih lanjut dijelaskan, nantinya Bappenas akan diberikan wewenang untuk
menyusun anggaran pada program prioritas. Dengan begitu, maka anggaran yang
akan dikucurkan diyakini akan tepat sasaran, untuk pembangunan program
prioritas.
Ditempat terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution
mengungkapkan, PP ini masih berada dalam tahap akhir pembahasan pada tingkat
pemerintah.
"Masih ada yang harus kita tuntaskan, saya pikir dari pada nanggung pakai
Inpres, mending kita amandemen PP-nya saja," imbuh Darmin.
Menurut Darmin, Bappenas nantinya akan memiliki hak menyusun anggaran pada
tahun 2017 mendatang. Namun, hingga saat ini masih belum diputuskan kewenangan
khusus bagi Bappenas dalam PP ini.
