Pasardana.id - Cegah pembengkakan ratio defisit transaksi berjalan, Rapat
Kerja Badan Anggaran dan Pemerintah di tingkat panitia kerja (panja) asumsi
dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan menyepakati besaran cost recovery
yakni USD 8 miliar dalam APBNP 2016. Angka ini dihasilkan setelah lobi-lobi
politik antara Banggar dan Pemerintah.
Sebelumnya, Banggar menginginkan cost recovery seperti yang diputuskan dalam
pembahasan internal Komisi VII DPR yaitu USD9,4 miliar. Pemerintah
menginginkan cost recovery tak di bawah angka USD11 miliar.
Legislatif beralasan, jika defisit melebar, maka tentu ada penambahan utang.
Sedangkan untuk membayar biaya utang tersebut, menggunakan uang rakyat.
"Itulah pertimbangannya. Makanya dicari cara gimana defisit enggak bertambah,"
jelas Ketua Banggar DPR, Kahar Muzakir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta
Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).
Dijelaskan, angka USD8 miliar diputuskan karena pertimbangan DPR ingin menjaga
ratio defisit transaksi berjalan untuk berada di bawah tiga persen dari produk
domestik bruto (PDB), sesuai aturan UU.
"Supaya defisitnya enggak lebih dari tiga persen, makanya kita bersepakat
menetapkan USD8 miliar," tandas Kahar.
