Pasardana.id Bank Indonesia (BI) sedang mempertimbangkan revisi kebijakan
untuk menambah kategori uang elektronik, yaitu yang berbasiskan gawai.
Pesatnya perkembangan teknologi menjadi faktor penyebabnya.
"Sekarang kan sudah ada 'Samsung Pay', 'Apple Pay', itu sudah tidak pakai
kartu kan," ujar Deputi Gubernur BI, Ronald Waas di Jakarta, Rabu
(09/11/2016).
Dijelaskan, saat ini jenis uang elektronik adalah basis server dan kartu. Oleh
sebab itu, BI akan kembali merevisi ketentuan uang elektronik sekaligus
memperkenalkan dompet elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia Pemrosesan
Transaksi Pembayaran (PBI PTP) yang akan dikeluarkan November 2016 ini.
Ditambahkan, saat ini, uang elektronik juga dibedakan menjadi yang terdaftar
atau Know Your Customer (KYC) dan tidak terdaftar atau nonKnow Your
Customer(nKYC).
Di PBI PTP nanti, jelas Ronald, BI merencanakan untuk mewajibkan penerbit uang
elektronik dengan jumlah pengguna aktif minimal 300 ribu pengguna, maka uang
elektronik yang beredar harus terdaftar.
"Kalau di bawah itu (300 ribu), enggak perlu izin, tapi hanya lapor saja, tapi
tetap harus berbadan hukum," ujarnya.
Sementara untuk nilai saldo maksimum, Ronald menegaskan, tidak ada perubahan.
Saldo maksimum untuk uang elektronik tidak terdaftar adalah Rp1 juta,
sedangkan yang terdaftar adalah Rp10 juta.
Adapun uang elektronik yang saat ini sudah beredar di masyarakat, untuk basis
kartu/chip, antara lain; Mandiri e-money, Brizzi, BCA Flazz, atau Jakcard Bank
DKI. Sedangkan untuk basis server, seperti Telkomsel Cash, Indosat Dompetku
ataupun Telkom Delima.
Sedangkan untuk dompet elektronik (e-wallet), BI akan memperbolehkan
"e-wallet" tidak hanya untuk menyimpan data, namun juga nilai (stored-
value).
Contoh "e-wallet" antara lain; fitur Go-Pay dalam layanan transportasi
berbasis aplikasi Go-Jek.
