Pemerintah Harus Lebih Akurat pada Data Desil Agar Bansos Tak Melenceng

Pasardana.id – Pemerintah diminta untuk fokus menyoroti penentuan desil masyarakat yang menjadi acuan dalam penyaluran berbagai bantuan.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas meminta pemerintah kembali memaastikan warga berpenghasilan rendah tidak kehilangan hak menerima bantuan akibat kesalahan pengelompokan data.

Giri menilai, untuk ketepatan data desil bukan hanya sekedar persoalan administrasi karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos) itu sendiri.

Ia bilang, banyak krelompok masyarakat dengan pendapatan terbawah masih banyak yang bergantung pada bantuan pemerintah.

“Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati. Masyarakat kebanyakan masih menginginkan bantuan-bantuan pemerintah, terutama yang desil-desil rendah, artinya pendapatan-pendapatan terbawah,” kata dia melalui keterangannya, Kamis (27/8).

Untuk itu, Giri meminta pemerintah membuka kriteria dan variable yang digunakan untuk menentukan posisi desil setiap warga.

Menurut dia, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mengetahui dasar penetapan desil sekaligus mencegah bantuan tidak tepat sasaran.

“Jangan sampai ada yang tidak berhak masuk menjadi penerima bantuan, yang berhak malah tidak masuk di dalam penerimaan bantuan. Pemerintah harus membuka dengan jelas kriteria desil-desil yang ada. Jangan membuat kebingungan untuk masyarakat,” kata dia.

Lebih lanjut Giri juga meminta pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi data.

Menurut Giri, pemerintah daerah memiliki akses lebih dekat dengan kondisi masyarakat sehingga dapat membantu mencocokkan data administratif dengan keadaan di lapangan.

“Verifikasi, sinkronisasi dan pelibatan pemerintah daerah sampai ke unsur yang paling rendah dengan mekanisme check and recheck yang terstruktur dan terukur harus dilakukan,” tukasnya.