Pasardana.id - Demi mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai target untuk memangkas lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan.
Presiden meminta proses penataan BUMN tersebut segera diselesaikan dalam dua tahun ke depan.
Pemangkasan BUMN diharapkan menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk kepentingan rakyat.
"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).
Ungkap Presiden, saat ini pemerintah tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN.
Dari total sekitar 1.000 BUMN, saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan.
Kepala Negara menyebut jumlah BUMN akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan.
Maka, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan perusahaan-perusahaan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo pun bertanya kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai jumlah BUMN yang akan tersisa.
"Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," kata Prabowo.
Presiden menilai kalau jumlah BUMN yag terlalu banyak akan menyebabkan tingginya beban organisasi, mulai dari direksi hingga komisaris di setiap perusahaan.
Terlebih, perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.
Kondisi inilah yang dinilainya tidak sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
"Sebanyak 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa, saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tegas Prabowo.
