Pasardana.id Pemerintah tengah berupaya mengeluarkan dua kapal milik PT
Pertamina International Shipping (PIS) yang terjebak di wilayah konflik di
Selat Hormuz.
Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers
di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3) mengatakan, bahwa saat ini pemerintah
bersama dengan Pertamina tengah menempuh jalur diplomasi untuk mengeluarkan
kapal yang mengangkut minyak mentah (crude) tersebut.
"Kami lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa
dikeluarkan," ujarnya.
Hanya saja, jika kemungkinan buruk terjadi dimana kedua kapal tidak bisa
keluar dari Selat Hormuz, maka perlu dilakukan pembelian minyak mentah dari
wilayah yang pengirimannya tidak melewati konflik tersebut.
Hal tersebut, tentu saja untuk memastikan pasokan energi nasional tetap aman
di tengah wilayah global.
"Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari
sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak
menjadi sesuatu problem, bukan sesuatu masalah yang sangat penting," ujar
Bahlil.
Sebagai infomasi, pemerintah berencana mengalihkan seluruh impor minyak mentah
dari Timur Tengah ke AS, sebagai upaya mitigasi atas memanasnya konflik antara
Israel, AS, dan Iran di kawasan tersebut.
Bahlil mengatakan, sekitar 25 persen total impor minyak mentah Indonesia
selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah.
Sementara sisanya dipasok dari negara lain, seperti Angola di Afrika, AS,
serta Brasil.
"25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East itu akan
dialihkan (ke AS)," kata Bahlil.
Pengalihan impor ini sekaligus menjadi bagian dari kesepakatan dagang
Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS, di mana RI
berkomitmen membeli produk energi senilai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp
253 triliun.
