Pasardana.id - Kasus penipuan digital di Indonesia terus menunjukkan tren
yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan laporan Indonesia Anti Scam Center (IASC), hingga Januari 2026
jumlah laporan penipuan tercatat mencapai 432.637 laporan, meningkat dari
418.462 laporan pada Desember 2025.
Artinya, rata-rata terdapat sekitar 1.000 laporan setiap harinya.
IASC juga menyebutkan bahwa angka tersebut 3 4 kali lebih tinggi dibandingkan
negara lain yang umumnya mencatat sekitar 150 hingga 400 laporan per hari.
Tingginya angka ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu semakin waspada
terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang.
Merespon fenomena tersebut, CEO & Co-Founder Privy, Marshall Pribadi
mengatakan, salah satu modus yang semakin sering digunakan pelaku adalah
penipuan melalui dokumen digital, seperti invoice palsu, purchase order
palsu, kontrak kerja fiktif, atau dokumen administrasi yang dikirim melalui
email maupun pesan instan.
Untuk membantu masyarakat menghindari risiko tersebut, Marshall membagikan
beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan sebelum mempercayai atau
menandatangani dokumen digital.
Melansir siaran pers, Jumat (13/3) disebutkan, tiga langkah sederhana
menghindari penipuan dokumen digital, yaitu;
1.Cermati Sumber dan Konteks Dokumen
Ketika masyarakat menerima dokumen digital baik melalui email ataupun pesan
instan, periksa detail kontak pengirim seperti alamat email dan domain
perusahaan.
Perbedaan tanda baca titik dan koma pun seringkali mengecoh masyarakat dan
dijadikan sebagai celah penipuan.
Marshall mengatakan, dalam banyak kasus penipuan digital, pelaku memanfaatkan
rasa panik dan urgensi agar korban tidak sempat melakukan verifikasi.
Tidak jarang pula, oknum mewajibkan calon korban untuk membagikan data-data
pribadi dan melakukan pembayaran yang tentunya dapat merugikan masyarakat
secara finansial. Karena itu, jika terdapat kejanggalan pada pengirim atau isi
dokumen, sebaiknya lakukan konfirmasi ulang kepada pihak terkait melalui kanal
resmi, ungkapnya.
2.Periksa Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen
Saat menerima dokumen digital yang disertai dengan tanda tangan elektronik,
cek keabsahan penyedia tanda tangan digitalnya yaitu Penyeleggara Sertifikasi
Elektronik (PSrE) dan periksa statusnya.
Tanda tangan elektronik yang sah hanya dapat diterbitkan oleh PSrE yang
terdaftar resmi di Kementerian Komunikasi dan Digital RI, misalnya seperti
Privy atau PSrE berizin lainnya.
Selain itu, periksa detail sertifikat digital yang tertera di dalam dokumen.
Identitas penerbit harus jelas, termasuk nama PSrE yang menerbitkan sertifikat
tersebut.
Masa berlaku sertifikat juga perlu diperhatikan, sertifikat yang sudah
kedaluwarsa atau tidak aktif dapat menjadi indikasi risiko keamanan.
Langkah ini penting karena tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan
sertifikat digital yang terdaftar dan diawasi regulator. Berbeda dengan tanda
tangan hasil scan atau tempelan gambar, tanda tangan tersertifikasi memiliki
sistem enkripsi yang dapat diverifikasi secara teknis, lanjut Marshall.
3.Lakukan Verifikasi Gratis di Situs Privy (privy.id/verifikasi-pdf)
Untuk memastikan keaslian dokumen secara lebih menyeluruh, masyarakat juga
dapat mengunggah dokumen digital berupa PDF ke situs resmi Privy guna
memeriksa validitas tanda tangan elektronik serta memastikan dokumen tidak
mengalami perubahan setelah ditandatangani.
Layanan verifikasi di Privy ini dapat diakses publik secara gratis dan
masyarakat dapat melakukan verifikasi dokumen digital dengan tanda tangan
elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE terdaftar di Indonesia. Artinya,
masyarakat tidak hanya dapat memverifikasi dokumen dengan tanda tangan
elektronik yang dikeluarkan oleh Privy saja. Privy juga memastikan bahwa
dokumen yang diunggah untuk proses verifikasi tidak disimpan dalam sistem,
sehingga keamanan dan kerahasiaan dokumen tetap terjaga," tegas Marshal.
Melalui proses verifikasi tersebut, masyarakat akan mendapatkan salah satu
dari tiga hasil berikut:
-Dokumen memiliki tanda tangan digital tepercaya Jika tanda tangan elektronik dinyatakan valid, sistem akan menampilkan informasi terkait tanda tangan digital beserta riwayat proses penandatanganannya. Informasi ini mencakup siapa saja yang menandatangani dokumen, penyedia sertifikat elektronik yang digunakan, serta riwayat proses penandatanganan pada dokumen tersebut.
-Tidak ada tanda tangan digital yang ditemukan pada dokumen Hasil ini menunjukkan bahwa dokumen tidak memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga keasliannya perlu ditelusuri lebih lanjut sebelum mengambil tindakan.
-Dokumen tidak sepenuhnya tepercaya Hasil ini dapat muncul jika terdapat indikasi ketidaksesuaian pada status tanda tangan dalam dokumen digital. Hal ini dapat terjadi, jika sistem mendeteksi bahwa identitas penandatangan tidak menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSrE yang terdaftar di KOMDIGI, tanda tangan pada dokumen terindikasi mengalami perubahan setelah proses penandatanganan, dokumen tidak memiliki penanda waktu (timestamp) yang tepercaya, atau informasi pendukung untuk validasi jangka panjang tidak tersedia.
Dalam kondisi tersebut, dokumen sebaiknya diperiksa lebih lanjut sebelum
digunakan atau dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Pentingnya Budaya Verifikasi Dokumen Digital
Marshall turut menekankan bahwa meningkatnya penipuan digital menunjukkan
pentingnya membangun kebiasaan verifikasi sebelum mempercayai dokumen digital.
Banyak masyarakat masih menilai keaslian dokumen digital hanya dari
tampilannya. Padahal, dokumen digital dapat dimodifikasi tanpa terlihat secara
kasat mata. Karena itu, verifikasi menjadi langkah penting sebelum mengambil
keputusan, ujar Marshall.
Ia menambahkan, bahwa membiasakan diri untuk cek dulu sebelum percaya dapat
membantu masyarakat mengurangi risiko menjadi korban penipuan digital.
Kepercayaan di era digital perlu dibangun di atas verifikasi. Melalui edukasi
berkelanjutan dan penyediaan layanan verifikasi dokumen digital, kami berharap
masyarakat semakin kritis dan terbiasa memastikan keaslian dokumen sebelum
mempercayainya, tutup Marshall.
