Menkeu Purbaya Soroti Anggaran Pengadaan Kapal oleh KKP

Pasardana.id Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti anggaran pengadaan kapal oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).

Dirinya merasa heran, pasalnya, kementerian yang dinahkodai oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono ini belum memaksimalkan anggaran pembelian kapal nasional.

Menurut Menkeu Purbaya, kondisi tersebut jelas bertentangan dengan komitmen pemerintah meningkatkan produksi perikanan nasional secara berkelanjutan dan terukur.

Ia mengetahui persoalan itu setelah menerima keluhan langsung dari pelaku industri kapal dan galangan domestik.

Hingga kini, mereka (pelaku industri) belum memperoleh pesanan KKP meski tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan telah disetujui serta dicairkan.

"Berapa dari Pemda yang sudah terima (order kapal) dari KKP? Belum? Kan aneh, enggak masuk akal. Uangnya (sudah) gua keluarin, order-nya enggak ada. Ini apa-apaan? Ini kurang aktif apa gimana?" kata Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (10/2).

Menurut dia, KKP keliru karena lebih memilih kapal impor dibandingkan memanfaatkan produk galangan kapal nasional.

Padahal, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui belanja negara kepada industri galangan kapal dalam negeri.

"Kenapa KKP belum ada order di sana (industri kapal dan galangan kapal domestik)? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya sudah saya anggarin loh, rugi saya Pak! Sudah ngutang, disalokasi, enggak dipake!" ujar Purbaya.

Untuk itu, dirinya menegaskan, bahwa peningkatan permintaan kapal lokal penting untuk memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global.

Selain itu, Indonesia tercatat memiliki 2.491 kapal berusia lebih dari 25 tahun yang perlu segera diganti.

"Industri kita (bisa) maju, (makanya) demand domestik harus diamankan. Ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya, itu kan pasti akan diganti. Berapa yang nyangkut ke (industri) domestik? " tutur dia.

Karena itu, dirinya dengan tegas menolak jika alasan bahwa mahalnya harga kapal lokal akibat bahan baku dan pajak tinggi.

Menurut Purbaya, pemerintah siap memberikan insentif hingga subsidi agar harga kapal dalam negeri bisa lebih kompetitif.

"Alasannya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin segala macam, kan, bisa datang ke saya kalau itu, saya turunin aja, kalau perlu saya subsidi. Itu kalau perlu, kalau dia (KKP) beli kapal dalam negeri lagi. Kalau dia (KKP) beli kapal luar negeri, saya rugi, enggak mau saya (kasih insentif dan subsidi)," tegas Purbaya.