Pasardana.id PT Multi Bintang Indonesia Tbk (Perseroan) (IDX:
MLBI) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material
sehubungan pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.
Melansir keterbukaan informasi BEI, Selasa (27/1) disebutkan, berdasarkan
hasil negosiasi awal dengan pihak PT Karya Distilindo Sejahtera (KDS), MLBI
memutuskan untuk membeli 99,9 % saham dalam KDS dari (i) Bapak Tri Susila,
(ii) Ibu Jessica Laetitia, (iii) Bapak King Purbaya Suwangsa, dan (iv) Bapak I
Made Tjandi Sugiharto.
Tidak ada hubungan afiliasi antara MLBI dengan (i) Bapak Tri Susila, (ii) Ibu
Jessica Laetitia, (iii) Bapak King Purbaya Suwangsa, dan (iv) Bapak I Made
Tjandi Sugiharto.
Begitu pula antara MBLI dengan KDS, tidak ada ada hubungan afiliasi baik dari
sisi pemilikan saham maupun dari sisi manajemen (memiliki anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris yang sama).
Berdasarkan kesepakatan awal (sebelum MLBI melakukan uji tuntas terhadap KDS),
harga pembelian saham tidak akan melebihi Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar Rupiah), tulis Heryatmita Sisdjiatmo Thalib selaku Corporate Secretary
PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
Untuk diketahui, dengan memiliki saham sebesar 99,9% dalam KDS, maka MLBI
memiliki kendali penuh atas operasional KDS.
Selain itu, tidak ada dampak hukum yang signifikan dari pemilikan saham KDS
ini, kecuali timbulnya konsekuensi bagi MLBI untuk memastikan kepatuhan
terhadap hukum bagi KDS dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Adapun akuisisi saham oleh MLBI ini akan memberikan kontribusi terhadap
pendapatan MLBI secara konsolidasian.
Tidak ada dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha MLBI dari
pemilikan saham dalam KDS ini, tandas Heryatmita Sisdjiatmo Thalib.
Sebagai tambahan informasi, akuisisi saham oleh MLBI sebagaimana diuraikan di
atas tidak memenuhi kriteria transaksi afiliasi maupun kriteria transaksi
material.
Oleh karenanya, MLBI tidak melakukan keterbukaan informasi sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
