Mentan Minta Tambahan Anggaran ke DPR Buat Pemulihan Dampak Banjir Sumatra

Pasardana.id - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun pada Januari 2026.

Dana tersebut tak lain untuk memulihkan sektor pertanian pascabencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. 

Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1), Mentan Amran mengungkapkan, dampak banjir menyebabkan lahan sawah yang rusak sebanyak 107,4 ribu hektar sampai 820 ribu ekor ternak mati.

Menurut Mentan, dengan dampak sebesar itu, maka kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.

"Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati, Kementerian Pertanian berupaya untuk membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana yang terjadi, baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di tahun 2026 maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan," ucap Mentan Amran.

Ia kemudian menjelaskan, untuk tahap awal, Kementeriannya menyiapkan dana hampir Rp1,5 triliun dari APBN 2026.

Anggaran ini diarahkan ke berbagai program pemulihan yang dianggap paling mendesak.

"Alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pascabencana mencapai Rp1,49 triliun yang terdiri dari rehabilitasi lahan sawah ringan, sedang, dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar; bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar; rehab kawasan perkebunan Rp50,46 miliar; serta penyediaan alsintan, pupuk, pestisida Rp641,25 miliar," beber Mentan Amran.

Kemudian, dirinya menekankan, bahwa penyaluran bantuan akan difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah, terutama sawah rusak ringan dan sedang agar bisa segera kembali produktif.

"Alokasi bantuan-bantuan tersebut kami prioritaskan pada wilayah-wilayah yang paling terdampak di ketiga provinsi, khususnya lahan sawah yang rusak ringan dan sedang," kata Amran.

Sementara untuk sawah rusak berat, pemulihannya tidak bisa dilakukan oleh Kementan sendiri.

Ia mengatakan, diperlukan kerja lintas kementerian agar penanganan bersifat menyeluruh dari sisi tata ruang hingga infrastruktur air.

"Adapun untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, rehabilitasinya memerlukan sinergi yang kuat dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan penataan ruang dan Kementerian PU untuk perbaikan jaringan irigasi," ujarnya.

Meski begitu, kata Mentan, anggaran yang ada masih belum cukup.

Untuk pemulihan menyeluruh di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pemerintah membutuhkan dana tambahan dalam jumlah besar.

"Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini pada APBN Kementerian Pertanian 2026, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan 5,1 triliun rupiah," kata Amran.

Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk berbagai kebutuhan strategis agar proses pemulihan berjalan cepat tanpa mengganggu agenda swasembada pangan nasional.

"Usulan alokasi anggaran tambahan Rp5,1 triliun tersebut kami fokuskan untuk melaksanakan tambahan rehabilitasi sawah senilai Rp3,4 triliun; rehab kawasan perkebunan Rp456,4 miliar; bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar; pakan ternak Rp262,8 miliar; sarana prasarana Rp674,7 miliar; rehab bangunan dan sarana penunjang lainnya Rp291 miliar," ujar Amran.

Ia pun kemudian meminta dukungan politik dari DPR. Mentan berharap tambahan anggaran dapat disetujui agar pemulihan sektor pertanian pasca banjir tidak berjalan setengah-setengah.

"Untuk itu, pada kesempatan ini kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung adanya alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasca bencana yang terjadi, khususnya pemulihan sektor pertanian," tukas Mentan Amran.