Pasardana.id Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil
Lahadalia mengungkapkan bahwa keinginan pemerintah, terutama Kementerian ESDM,
badan usaha swasta termasuk pengelola SPBU non-Pertamina wajib untuk membeli
bahan bakar minyak (BBM) hasil produksi dalam negeri melalui PT Pertamina
(Persero).
Apalagi, dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP)
Balikpapan yang ditargetkan mampu memproduksi bensin dengan kualitas tinggi,
mulai dari RON 92, RON 95, hingga RON 98, sehingga Indonesia tidak lagi
bergantung pada impor bensin.
Bahlil menyebutkan, keputusan agar badan-badan usaha swasta ini beli produksi
dalam negeri lewat Pertamina merupakan hasil rapat intensif bersama Direksi
dan Komisaris Pertamina yang berlangsung hingga dini hari.
Tadi malam Bapak Presiden kami laporkan, rapat sampai jam 2 pagi. Kami telah
bersepakat dengan Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) serta seluruh Direksi
dan Komisarisnya, kata Bahlil, di RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin
(12/1) lalu.
Menurut Bahlil, kebijakan mendorong swasta membeli BBM dari produksi domestik
sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur
penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat.
Ini perintah Konstitusi. Cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup
orang banyak harus dikuasai oleh negara, dan negara harus menyiapkan,
tegasnya.
Sebagai informasi, dengan beroperasinya RDMP Balikpapan meningkatkan kapasitas
kilang dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari.
Peningkatan ini diharapkan memperkuat pasokan BBM nasional dan menekan
ketergantungan terhadap impor.
