BBM dari SPBU Milik Swasta Kian Diminati, Angkanya Tembus 1,4 Juta Kiloliter

Foto : istimewa

Pasardana.id – Belakangan ini, pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah bisa menggunakan metode pembayaran digital, QR Code.

Sedangkan tujuan dari pemberlakuan QR code untuk pembelian BBM bersubsidi ini tak lain agar subsidi yang dialirkan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran.

Jadi, tak heran jika ada perubahan daya beli masyarakat yang beralih dari BBM Bersubsidi menjadi mengonsumsi BBM Nonsubsidi.

Artinya, BBM yang dari SPBU swasta kini lebih diminati.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, (3/9) mengatakan, dari catatan kementeriannya, peralihan (shifting) konsumen dari yang BBM bersubsidi menjadi nonsubsidi ini angkanya tembus sampai 1,4 juta kiloliter (KL).

“Terjadi shifting, yang tadinya dari subsidi Pertalite, itu menjadi (konsumen BBM) non-subsidi. Menurut hitungan kami, shifting itu terjadi sekitar 1,4 juta KL,” ujar Yuliot.

“Hal ini tentu saja yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak pertengahan Agustus lalu, sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, tidak menjual beberapa jenis BBM untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan.

Adapun kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell dan BP-AKR.

Wamen ESDM mengatakan, pemerintah akan segera membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) Shell dan BP bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU swasta.

“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” ucap Yuliot, seperti dilansir Antara.

Dia bilang, pihaknya berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan impor dari pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dengan Pertamina, sebab hal tersebut berkaitan dengan neraca perdagangan Indonesia.

Saat ini, Kementerian ESDM sudah memegang data soal jumlah impor BBM oleh Pertamina dan masing-masing SPBU swasta.

“Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” ujar Yuliot.