Pasardana.id Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan aturan
baru lewat Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP).
Aturan baru yang dibuat, untuk menggantikan Permenperin Nomor 16 Tahun 2011
yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri.
Aturan baru ini, kebijakannya akan lebih sederhana, transparan dan aplikatif.
Sudah berapa belas tahun, dan tentu regulasi tersebut sudah dipastikan tidak
lagi mewadahi dan tidak lagi bisa menjawab kebutuhan industri yang semakin
cepat, kompleks, dan kompetitif," ujar Menteri Perindustrian (Menperin), Agus
Gumiwang saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/9).
Ia berharap, lewat kebijakan baru ini, diharapkan dapat memperkuat kemandirian
industri, memperluas lapangan pekerjaan dan menjadikan belanja pemerintah
berpihak pada produk dalam negeri.
"Jadi, Bapak Presiden sudah memberikan arahan pada kita bahwa pemerintah,
semua kementerian dan lembaga, khususnya Kemenperin itu agar melakukan
pembenahan dan perbaikan-perbaikan, kalau saya mengambil istilahnya reformasi,
terhadap sistem reformasi sistemik atau reformasi struktural yang harus
dituangkan dalam beberapa macam regulasi," beber Agus.
Pasalnya, lanjut Agus, melalui kebijakan baru ini, Kemenperin memberikan
delapan kemudahan utama bagi pelaku usaha.
Sebut saja seperti, penghitungan nilai yang lebih sederhana hanya sampai
lapisan kedua rantai produksi, masa berlaku sertifikat hingga lima tahun
dengan kewajiban surveilans lebih ringan.
Berikutnya, skema self declare lima tahun untuk industri kecil, transparansi
nilai TKDN pada label dan kemasan produk, percepatan sertifikasi dari 22 hari
menjadi 10 hari kerja melalui lembaga verifikasi independen (LVI)
Ada juga sertifikasi kilat tiga hari bagi industri kecil, fleksibilitas metode
penghitungan sesuai karakter produk, serta tata cara khusus untuk produk
tertentu.
Selain penyederhanaan, kebijakan ini juga memberikan insentif tambahan.
Nilai TKDN minimal 25 persen diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi di
dalam negeri, memiliki fasilitas produksi, dan mempekerjakan mayoritas tenaga
kerja lokal.
Tambahan nilai hingga 20 persen diberikan bagi hasil riset, pengembangan, dan
brainware karya anak bangsa, sementara insentif BMP hingga 15 persen
ditujukan untuk perusahaan yang mendukung program strategi Kemenperin.
