Pasardana.id Pemerintah Indonesia berencana akan membeli tanah di Makkah
yang nantinya akan digunakan untuk membangun kampung haji Indonesia.
Rencana tersebut diungkap Chief Executive Office (CEO) Danantara, Rosan P
Roeslani usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7).
Hanya saja, kata Rosan, dia belum bisa memastikan apakah nanti pembelian tanah
akan menggunakan anggaran pemerintah Indonesia, Danantara, atau BUMN.
Karena ini bisa bersifat komersial juga, nanti ini bis akita lihat
kombinasinya. Tetapi kita, Danantara yang akan me-lead ini, ucap dia.
"Karena ini akan membangun juga daerahnya, komersial area-nya. Dan paling
penting bagaimana kita bisa menjaga para haji dan umrah kita ini bisa
menjalankan ibadahnya dengan sangat-sangat baik," bebernya.
Diinformasikan, Rosan mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi menawarkan
delapan plot tanah kepada pemerintah Indonesia.
Dari seluruh plot yang ditawarkan, ada yang berupa Kawasan datar, dibukit
maupun tanah yang masih didiami penduduk local.
Meski begitu, nantinya untuk relokasi warga penduduk lokal akan mejadi
tanggung jawab pemerintah Arab Saudi.
Selain itu, menurut Rosan, tanah yang ditawarkan memiliki luas beragam, mulai
dari 25 hektar sampai di atas 80 hektar.
Merujuk pada luas yang ditawarkan, harga untuk masing-masing bidang tanah pun
berbeda-beda.
Untuk saat ini, Rosan belum mengungkap detail harga tanah tersebut.
Hanya saja, ia memastikan mayoritas tanah yang ditawarkan berada sangat dekat
dengan Makkah.
"Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Makkah. Itu
kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah. Ada yang nempel di delapan
plot. Ada yang jaraknya dari 1 km, ada yang 2 km," terang Rosan.
Meski sudah ditawari tanah, pembelian secara resmi baru bisa dilakukan setelah
pemerintah Arab Saudi mengubah aturan soal kepemilikan tanah.
Aturan yang dimaksud akan direvisi sehingga membolehkan instansi asing punya
hak milik tanah di Arab.
Perubahan aturan ini akan menjadikan pihak asing untuk pertama kalinya punya
hak milik tanah di negeri dua kota suci itu.
"Mereka akan proses mengubah UU-nya. Jadi saya dikasih tahu UU yang sudah
mulai diubah akan berlaku efektif bulan Januari. Bahwa pihak instansi asing
boleh memiliki tanah secara hak milik di Makkah," jelas Rosan.
"Nanti saya juga akan terbang langsung ke sana (Arab Saudi) untuk membicarakan
langsung dengan pemerintah Arab Saudi," tambahnya.
