Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya
dalam mendukung sektor riil melalui penguatan pembiayaan berkelanjutan, salah
satunya pada sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang merupakan
sektor strategis dalam perekonomian nasional.
Untuk mendukung upaya tersebut, OJK menyelenggarakan kegiatan konsinyering di
Jakarta, Jumat (16/5), bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan
Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal, industri perbankan, dan pelaku
industri TPT guna membahas tantangan yang dihadapi industri TPT, potensi
sinergi, dan kebutuhan dukungan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem
pembiayaan berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Sarasehan
Ekonomi Nasional, sekaligus bentuk implementasi atas amanat Undang-Undang
Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2025 2045, yang menempatkan sektor TPT sebagai salah satu prioritas
transformasi ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae
menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem
industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global.
Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik
maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik
dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara
komprehensif melalui pendekatan Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi nyata
antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah, kata Dian, seperti
dilansir dalam siaran pers, Sabtu (17/5).
Lebih lanjut Dian menyampaikan beberapa hal yang menjadi tugas seluruh
stakeholders untuk mencari solusi secara komprehensif antara lain untuk
menekan tingginya biaya logistik ekspor produk TPT di Indonesia sehingga bisa
kompetitif dengan negara eksportir lainnya.
Selain itu, diperlukan diversifikasi terhadap pasar ekspor produk tekstil
selain kepada beberapa negara antara lain AS, Turki, China, Malaysia, dan
Jepang.
Hal ini dalam rangka menghadapi tantangan terhadap perdagangan global yang
muncul dari deglobalisasi yang menghilangkan aspek fairness dari global trade.
Selanjutnya, Dian juga menekankan, bahwa sektor jasa keuangan, khususnya
perbankan, berperan krusial sebagai enabler dalam memperkuat pembiayaan dan
struktur bisnis industri TPT.
Sinergi antara industri perbankan dengan pelaku industri TPT perlu diperkuat
agar penyaluran pembiayaan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan
sektor riil secara berkelanjutan. Perluasan akses pembiayaan juga harus
dibarengi dengan penguatan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, kata
Dian.
Hingga Maret 2025, kredit kepada industri TPT dan alas kaki tercatat mencapai
Rp160,41 triliun, atau setara 2,03 persen dari total kredit perbankan
nasional.
Kontribusi Industri TPT terhadap penyerapan tenaga kerja pada 2024 mencapai 4
juta orang atau sebesar 32,79 persen dari total tenaga kerja pada industri
padat karya.
Selain itu, sektor Industri TPT pada Maret 2025 secara yoy dapat tumbuh
sebesar 4,64 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar
4,26 persen, serta berkontribusi sebesar 1,02 persen terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB).
Salah satu kesimpulan yang diperoleh dari diskusi ini adalah bahwa industri
TPT di Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar mengingat pasar yang
sangat besar baik di dalam negeri maupun pasar ekspor di Luar Negeri.
Hal ini juga didukung dengan data yang menunjukan masih besarnya ketertarikan
investor dari beberapa negara untuk melakukan investasi di industri TPT di
Indonesia yang ditujukan dengan adanya kenaikan jumlah Penanaman Modal Asing
(PMA) di industri ini dari tahun ke tahun.
Dalam diskusi juga disebutkan bahwa pemerintah telah dan akan terus memberikan
berbagai insentif untuk mendukung pengembangan industri TPT, mulai dari
insentif program restrukturisasi mesin/peralatan produksi, penguatan rantai
pasok dan pemberdayaan industri TPT termasuk menjaga ketersediaan bahan baku.
Selain itu, juga pemberian insentif fiskal antara lain bea masuk, insentif
pajak untuk industri padat karya, insentif untuk perkuatan industri petrokimia
dan subsidi listrik.
Semua insentif itu diharapkan akan menjadi katalis positif yang dapat
mendorong pertumbuhan industri TPT ke depan dan industri jasa keuangan dapat
berkontribusi positif dalam mendukung industri TPT.
Dalam rangka memulihkan daya saing industri TPT nasional, pada diskusi itu
para
