Premanisme-Calo Tanah Hambat Pembangunan Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang

Pasardana.id - Pembangunan pabrik mobil listrik PT Build Your Dream (BYD) di Subang, Jawa Barat mendapat gangguan dari organisasi masyarakat (ormas).

Hal ini diungkap Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno setelah mendapat aduan dari markas besar BYD di Shenzen, China, saat kunjungan beberapa waktu lalu.

"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ujar Eddy dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Senin (28/4).

Menurut Eddy, semua investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk BYD, seharusnya mendapat perlindungan dan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam soal keamanan.

Kata dia, jaminan rasa aman bagi investor, tersebut agar tidak terjadi kekhawatiran yang bisa memperlambat proses industrialisasi dan hilirisasi di Indonesia.

Dirinya pun mengingatkan, BYD merupakan salah satu investor strategis yang perlu dijaga.

Pasalnya dapat diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas otomotif terbesar di kawasan ASEAN.

Diketahui, fase pembangunan saat ini berlangsung di Subang Smartpolitan, Jawa Barat.

Dari luas awal 108 hektare, proyek ini sudah diperluas menjadi 126 hektare, dengan nilai investasi mencapai Rp 11,7 triliun.

General Manager BYD Asia-Pacific, Liu Xueliang menyebutkan, pembangunan pabrik di Indonesia akan menjadi salah satu yang tercepat dibandingkan negara lain.

Jika mendapat dukungan pemerintah, produksi komersial ditargetkan dimulai pada awal 2026.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menepis kabar soal adanya gangguan dari ormas ini.

Dia mengatakan, gangguan ormas merupakan informasi lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.

Ia menyampaikan, permasalahan yang tengah dihadapi dalam proses pembangunan pabrik BYD saat ini lebih berkaitan dengan urusan pembebasan lahan, bukan premanisme.

Dedi bilang, pihak perusahaan menghadapi kendala lantaran harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik lahan dinilai tidak wajar dan terlalu tinggi.

"Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya," ujarnya.