Pasardana.id Pemerintah menunda implementasi Cukai Minuman Berpemanis
Dalam Kemasan (MBDK), khususnya untuk tahun 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut
baru ideal diberlakukan ketika pertumbuhan ekonomi RI sudah kembali solid.
Kata Purbaya, kondisi ekonomi saat ini belum terlalu cukup kuat.
Meski pungutan MBDK sudah tercantum dalam APBN 2026 dan ditargetkan menyumbang
Rp 7 triliun,
Menurut Purbaya, pelaksanaan untuk pungutan cukai tersebut masih harus
menunggu momen yang tepat.
Saya pikir, kalau ekonominya sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke
sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan, ucap
Purbaya saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (8/12).
Purbaya juga mengakui bahwa keputusan memasukkan target cukai MBDK ke APBN
dilakukan saat kondisi ekonomi masih tampak stabil.
Ke depan, ia memastikan pemerintah akan lebih berhati-hati sebelum menetapkan
kebijakan yang berdampak langsung ke konsumsi masyarakat.
Ke depan saya setuju kita akan lebih hati-hati lagi (memasukkan target cukai
MBDK). Waktu saya masuk ke sini kan ini sudah ada dan kondisi waktu itu
kelihatannya masih bagus, kata Purbaya.
Dengan penundaan ini, arah kebijakan cukai minuman manis akan bergantung pada
pemulihan ekonomi.
Pemerintah memilih menahan langkah, sembari menunggu pertumbuhan berada di
jalur yang lebih kuat.
Sebelumnya, usulan tarif cukai untuk minuman berpemanis diajukan oleh Sri
Mulyani saat menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Ia mengajukan skema pungutan mulai dari Rp 1.500 hingga Rp 2.500 per liter,
tergantung jenis produknya.
Ada tiga kelompok minuman yang masuk radar kebijakan: teh kemasan dengan tarif
Rp 1.500 per liter, minuman berkarbonasi Rp 2.500 per liter, serta energy
drink dan kopi konsentrat yang juga dipatok Rp 2.500 per liter.
