Pasardana.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri jasa
keuangan terus memperkuat kinerjanya agar semakin tangguh menghadapi berbagai
gejolak perekonomian dan semakin berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kami mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan terus meningkatkan
ketangguhan, memperkuat komitmen, memberikan layanan yang inklusif,
berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bersama kita bukan
hanya bertahan, namun kita dapat memimpin dan mengarahkan perubahan, kata
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam acara Dialog OJK dengan
Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (04/12).
Menurut Mahendra, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengarahkan
industri jasa keuangan untuk semakin berkontribusi dalam mendukung program
prioritas Pemerintah seperti program pembangunan maupun renovasi 3 juta rumah
dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM.
Dikatakannya, OJK telah memberikan ruang bagi lembaga jasa keuangan
menyalurkan kredit dan pembiayaan sesuai manajemen risiko dan pertimbangan
bisnis.
OJK juga memberikan relaksasi berupa bobot risiko ATMR (Aset Tertimbang
Menurut Risiko) yang rendah untuk KPR serta penilaian kualitas KPR yang cukup
berdasarkan ketepatan pembayaran atau satu pilar.
Selain itu, kami juga menegaskan kembali dan berkali-kali bahwa tidak terdapat
ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit dan pembiayaan untuk debitur
dengan kualitas non-lancar. Khususnya untuk nominal kecil dan tidak ada
kaitannya dengan apa yang terdapat dalam sistem layanan informasi keuangan
atau SLIK, kata Mahendra, seperti dilansir dalam siaran pers, Jumat (05/12).
Sementara untuk memperkuat dan meningkatkan kemudahan akses UMKM dalam
memperoleh pembiayaan dan kredit dari seluruh lembaga jasa keuangan OJK telah
mengeluarkan POJK 19/2025 yang mengatur ketentuan kewajiban perbankan dan
industri keuangan non bank dalam meningkatkan pembiayaan kepada UMKM.
Ke depan, kami akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap rencana
bisnis bank dalam melakukan dan mengimplementasikan langkah-langkah dan
komitmen yang berkaitan dengan peningkatan kemudahan akses UMKM, katanya.
Lebih lanjut Mahendra juga menekankan pentingnya digitalisasi sektor jasa
keuangan yang diimbangi dengan keamanan siber sehingga selain bisa mempercepat
proses bisnis juga tetap menjaga keamanan data pelaku usaha jasa keuangan
maupun konsumen dan masyarakat guna menjaga kepercayaan publik.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara
mengapresiasi partisipasi para pelaku usaha jasa keuangan yang hadir dalam
kegiatan ini dan telah memberikan gagasan serta masukan untuk terus memajukan
industri jasa keuangan.
Terima kasih banyak, sesi seperti ini benar-benar sesi yang kami inginkan
untuk menerima masukan dan nanti kami evaluasi apa yang memang bisa
ditindaklanjuti, apa yang bisa direspons, kata Mirza.
Dialog Akhir Tahun Dewan Komisioner OJK dengan Industri Jasa Keuangan
merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan dengan pembahasan per bidang yang
dibagi selama dua hari pada 4 dan 5 Desember 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari pelaku usaha di sektor
jasa keuangan.
Hari pertama, diisi oleh sesi Perbankan yang diisi oleh Kepala Eksekutif
Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae serta sesi Pengawasan Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) oleh Ogi Prastomiyono sebagai Kepala
Eksekutif PPDP.
Hari kedua, dilanjutkan dengan sesi Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta Inovasi Teknologi Sektor Keungan,
Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto dengan pembicara Anggota Dewan Komisoner
masing-masing bidang.
Di setiap sesi juga dilakukan diskusi dengan topik Pengawasan Perilaku Pelaku
Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) oleh Kepala
Eksekutif PEPK, Friderica Widyasari Dewi dan penguatan tata kelola oleh Ketua
Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena.
OJK berharap, dengan sinergi bersama pelaku usaha jasa keuangan dapat terus
meningkatkan ketangguhan, memperkuat komitmen, memberikan layanan yang
inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
mengarahkan pada perubahan yang lebih maju dan tangguh.
