Kementerian PKP Siap Anggarkan Rp8,90 T Buat Program BSPS Tahun 2026

Pasardana.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan menerapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Maret-April tahun 2026.

Dari program tersebut, Kementerian PKP akan melakukan renovasi rumah swadaya dengan manargetkan 405.437 rumah yang akan direnovasi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan menganggarkan Rp8,90 triliun untuk program BSPS. Dimana, target dari program BSPS tahun depan adalah 400 ribu unit rumah di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.

“Tolong juga nanti dibantu proses anggaran dengan Departemen Keuangan ya, karena itu bisa jalan cepat. Kita bisa bulan Maret, April kita bisa segera jalankan,” kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).

Ara menambahkan, kalau program BSPS tahun depan tidak akan dijalankan dalm satu putaran saja. Kata Ara, implementasi program tersebut terbagi ke dalam dua putaran.

“Nanti satu putaran lagi mungkin Agustus–September. Bisa begitu ya, teman-teman? Supaya dua tahap. Maksudnya dua putaran, yang pertama kira-kira April,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10,89 triliun dalam RAPBN 2026.

Selain BSPS sebesar Rp 8,90 triliun, terdapat alokasi untuk program rumah susun sebesar Rp 375,32 miliar yang digunakan untuk mendukung pembangunan 21 tower, termasuk proyek rusun multi years contract di Ibu Kota Nusantara (IKN) serta rusun di Papua.

Dijelaskan Ara, program capaian BSPS pada periode 2020–2024 mencapai 821.211 unit yang tersebar di 492 kabupaten/kota.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbanyak dengan 120.681 unit. Sementara Jakarta menjadi yang paling sedikit dengan 160 unit.

Menteri Ara juga menyebut masih ada 22 kabupaten/kota yang belum tersentuh alokasi BSPS selama periode 2020–2024.