KLH Bakal Panggil 8 Perusahaan Terduga Penyebab Bencana Banjir di Sumatra

Pasardana.id – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil delapan perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan izin lingkungan usaha kedelapan perusahaan itu. Hanya saja, dirinya tidak memerinci nama-nama perusahaan tersebut.

"Di Sumatera Utara itu, khususnya di Batang Toru itu ada 8 perusahaan itu nanti akan kita undang lah untuk lihat apakah perizinan lingkungannya sudah lengkap atau belum," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12).

Rencananya, pemanggilan kepada 8 perusahaan ini akan dilakukan pada pekan depan. “Minggu depan (dipanggil),” imbuh Diaz.

Selain itu, pihaknya (KLH) akan menganalisa perusahaan secara menyeluruh termasuk terkait kepatuhan pada ketentuan lahan, vegetasi, hingga mengenai pencemaran lingkungan/2025).

Apabila kemudian ditemukan pelanggaran, maka hasil analisa akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum).

“Pasti akan ada tindak lanjut dari Gakkum. Kalau misalnya memang ada pelanggaran-pelanggaran, pastinya Gakkum akan menindak,” tuturnya. 

Namun Diaz belum dapat memastikan sanksi yang akan diberikan ke perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran dan menyebabkan bencana di wilayah Sumatera.

"Kita lihat pelanggarannya seperti apa, tapi nanti kita akan komunikasikan dengan bagian Gakkum," ucapnya.

Seiring dengan itu, KLH juga tengah menelusuri penyebab bencana di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan dalam perkembangan lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menuding aktivitas tambang emas martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) memperparah banjir di Sumut lantaran telah mengurangi tutupan hutan dan lahan sekitar 300 hektare (ha).

Selain itu, fasilitas pengolahan limbah tambang atau tailing management facility juga berada dekat sungai Aek Pahu yang mengaliri Desa Sumuran.

Organisasi lingkungan tersebut juga mencatat keluhan warga ihwal kualitas air yang menurun ketika musim hujan, usai beroperasinya Pit Ramba Joring pada 2017.

“Warga menyampaikan bahwa sejak beroperasinya PIT Ramba Joring, air sungai sering kali keruh saat musim hujan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba, dalam keterangan tertulis, yang diterima Selasa (2/12).

Sementara, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.

Rinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa.